banner lebaran

KPK Bentuk Komite Advokasi Anti Korupsi di Sultra

245
Ilustrasi KPK-Foto; Dokumentasi CDN.

KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi bagi pelaku usaha dan regulator di daerah untuk mencegah kejahatan tersebut di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pembentukan KAD di Kendari, antara lain dihadiri pimpinan KPK, Basaria Panjaitan, Penjabat Gubernur Sultra Teguh Setyabudi, seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dan ketua pengurus asosiasi pengusaha.

Basaria Panjaitan mengatakan, pembentukan KAD merupakan salah satu upaya KPK dalam memberdayakan agen perubahan dari masing-masing sektor.

Selain itu, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi serta mendorong aksi antikorupsi yang melibatkan aktor-aktor dari sektor swasta, aparat pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, serta masyarakat.

“Pendekatan yang dilaksanakan tersebut diharapkan bisa berjalan seiring mulai dari perubahan individu pelaku bisnis, sistem, dan prosedur, hingga kebijakan-kebijakan di tingkat yang lebih tinggi,” kata dia.

Untuk tingkat nasional, kata dia, KAD dibentuk pada sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dengan melibatkan asosiasi usaha dan kementerian/lembaga terkait.

Untuk tingkat daerah, katanya, komite itu dibentuk berdasarkan kondisi geografis dengan melibatkan asosiasi perusahaan dan regulator daerah.

“Jadi, selain Sultra pada 2018 ini, KPK menargetkan 26 provinsi untuk menbentuk komite advokasi daerah antikorupsi,” katanya.

KPK menggandeng sektor swasta dalam pencegahan korupsi, mengingat sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK juga melibatkan sektor swasta, dengan modus praktik suap-menyuap dan gratifikasi dalam rangka memengaruhi kebijakan penyelenggara negara.

“Hal ini sebenarnya kontraprodukif dengan kontribusi sektor swasta yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Lingkungan bisnis yang tidak berintegritas akan membuat kompetisi menjadi tidak sehat, investasi terhambat dan lebih parah bisa menciptakan state captured,” ujarnya.

State captured adalah salah satu jenis korupsi politik sistemik dengan ciri kepentingan pribadi secara signifikan memengaruhi proses pengambilan keputusan negara untuk keuntungan mereka sendiri.

Strategi utama KPK dalam upaya pencegahan korupsi sektor swasta, katanya, berfokus pada pembangunan komitmen perusahaan akan nilai-nilai antikorupsi.

Sebanyak lima sektor utama yang menjadi prioritas KPK dalam tindak pidana korupsi bersama pemerintah dan swasta, katanya, yakni sektor kesehatan, minyak dan gas bumi, kehutanan, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.