KPK dan 10 Perwakilan Pemda Bahas Upaya Pencegahan Korupsi

Editor: Koko Triarko

187
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 10 perwakilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kota, menggelar pertemuan di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/3/2018).

Pertemuan tersebut membahas seputar pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk mencermati maraknya sejumlah kasus korupsi yang selama ini banyak terjadi di daerah. Selain itu, juga untuk mencermati begitu tingginya alokasi keuangan yang harus dikeluarkan oleh negara, hanya untuk membiayai proyek pengadaan barang dan jasa mulai dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Menurut Febri Diansyah, rapat koordinasi diikuti oleh sejumlah lembaga dan perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait. Di antaranya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan 10 perwakilan dari Pemerintah Provinsi dan Kota.

Dalam pertemuan tersebut, KPK diwakili oleh Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) dan Pahala Nainggolan (Deputi Pencegahan KPK). Pihak LKPP diwakili oleh Agus Prabowo (Kepala LKPP), Sarah Sadiqa (Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP) dan Sutan S. Lubis (Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP).

Sementara itu, 10 perwakilan Pemerintah Provinsi dan Kota yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sekda Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sekda Kota Surabaya, Sekda Kota Semarang, Sekda Kota Makassar Sekda Kota Bandung dan Sekda Kota Medan.

KPK memfasilitasi pertemuan antara LKPP dengan perwakilan sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) untuk berdiskusi, memberikan masukan baik berupa kritik maupun saran, terutama titik-titik rawan potensi korupsi proyek pengadaan barang dan jasa.

Pertemuan tersebut juga membahas seputar inovasi atau terobosan proteksi pengadaan barang dan jasa.

Sepanjang 2015 hingga 2017, terdapat sekitar 6.682 paket proyek pengadaan barang dan jasa yang dinyatakan gagal dalam proses lelang. Di antaranya, karena tidak memenuhi syarat administrasi, peserta yang ikut lelang dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis serta faktor tidak adanya dokumen terkait penawaran.

Baca Juga
Lihat juga...