KPK Periksa Ketua DPRD Maluku, Saksi Dugaan Suap Bupati Halmahera Timur

Editor: Koko Triarko

273
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Edwin Adrian Huwae, hari ini dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menjelaskan Edwin Adrian Huwae diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudy Erawan, Bupati Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan terhadap Edwin Adrian Huwae tersebut merupakan yang pertama.

“Penyidik KPK hari ini juga memanggil saksi lainnya, yaitu Ronny Ari Wibowo, yang berasal dari unsur swasta. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudy Erawan”, jelas Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Bupati Halmahera Timur nonaktif, Rudy Erawan, secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi proyek pembangunan jalan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang masing-masing meliputi wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Penetapan Rudy Erawan sebagai tersangka, merupakan hasil pengembangan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan petugas KPK  terhadap Damayanti Wisnu Putranti,  mantan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Damayanti Wisnu Putranti.

Rudy Erawan resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 31 Januari 2018. Ia diduga telah menerima sejumlah uang yang diduga sebagai suap atau gratifikasi, sebesar Rp6,3 miliar dari tersangka Amran H. Mustary, mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Wilyah Maluku dan Maluku Utara.

Hingga saat ini, KPK telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di wilayah Maluku. Penyidik KPK juga menetapkan seorang Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia, dengan sangkaan penerimaan suap atau gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dari 11 tersangka tersebut, 6 dari 10 tersangka di antaranya diketahui telah selesai menjalani persidangan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sedangkan tersangka lainnya masih menjalani pemeriksaan penyidik KPK, dan tak lama lagi berkas perkarannya akan segera dilimpahkan ke penuntutan atau (P21).

Baca Juga
Lihat juga...