KPK Periksa Saksi Tersangka Emirsyah Satar

Editor: Koko Triarko

269
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah –Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor), untuk tersangka Emirsyah Satar, mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Garuda Indonesia (Persero) periode 2005 hingga 2014.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menjelaskan, setidaknya ada tiga orang saksi yang akan diperiksa penyidik KPK. Yakni, pengusaha-Adiguna Sutowo, Widhi Darmawan-karyawan swasta, dan Achirina-Direktur Strategi, Pengembangan Bisnis dan Manajemen Risiko di PT. Garuda Indonesia (Persero).

“Mereka akan dimintai keterangan untuk tersangka ESA (Emirsyah Satar) dalam kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi terkait pembelian mesin pesawat dan pesawat terbang penumpang komersial di PT. Garuda Indonesia” jelas Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Hingga kini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo, seorang pengusaha. Kendati keduanya hingga kini belum ditahan, namun Penyidik KPK telah mengirimkan surat pencekalan untuk keduanya.

Tersangka Emirsyah diduga telah menerima sejumlah uang dan properti yang diduga sebagai suap atau gratifikasi melalui perantaraan Soetikno Soedarjo. Pemberian tersebut diduga sebagai ucapan terima kasih, karena telah membeli sejumlah mesin pesawat buatan Rolls Royce (Inggris) dan sejumlah pesawat penumpang komersial buatan Airbus (Konsorsium Uni Eropa).

KPK menduga, Emirsyah Satar telah menerima uang tunai sebesar 1,2 juta Euro (EUR) dan 180 ribu Dolar Amerika (USD). Selain itu yang bersangkutan diduga juga menerima sejumlah hadiah atau janji berupa aset tanah dan bangunan atau properti yang tersebar di Jakarta dan Singapura.

Pembelian mesin dan pesawat tersebut dilakukan pada saat Emirsyah Satar masih menjabat sebagai Dirut Garuda Indonesia.

Kasus ini terungkap berkat laporan penyelidikan atau investigasi yang dilakukan lembaga anti korupsi milik Pemerintah Inggris. Mereka kemudian segera menghubungi KPK, karena diduga ada suap atau gratifikasi yang diterima pejabat maskapai Garuda Indonesia.

Baca Juga
Lihat juga...