banner lebaran

KPK Periksa Setnov, Saksi untuk Tersangka Oka dan Irvanto

Editor: Irvan Syafari

211
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah-Foto: Eko Sulestyono.

JAKARTA —– Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Mantan Ketua Komisi II DPR RI Setya Novanto. mantan Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Setya Novanto atau yang akrab dipanggil Setnov berulangkali dipanggil dan diperiksa dalam kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional atau e-KTP.

Meski secara resmi telah menyandang status sebagai tersangka, namun dalam kesempatan kali ini Setnov diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Setnov akan bersaksi untuk tersangka Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Hingga saat ini pemeriksaan masih terus berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Penyidik KPK kembali memeriksa Setya Novanto dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk 2 orang tersangka dalam kasus perkara korupsi proyek pengadaan KTP yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Febri menjelaskan, selain Setnov, penyidik KPK juga memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap istrinya yaitu Deisti Astriani Tagor. Deisti juga diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Made Oka Masagung dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

KPK menduga, tersangka Made Oka selama ini diduga telah menyimpan dan menyalurkan sejumlah uang yang diduga berasal dari aliran dana proyek pengadaan e-KTP sebesar 3,8 juta Dolar Amerika (USD). Sementara itu tersangka Irvanto Hendra Pambudi diduga juga telah menyimpan dan menyalurkan sejumlah uang yang diduga berasal dari aliran dana proyek pengadaan e-KTP yaitu sebesar 3,5 juta USD.

Jumlah total aliran dana yang berhasil dikumpulkan kedua tersangka tersebut diperkirakan mencapai 7,3 juta USD. Uang tersebut kemudian secara bertahap diberikan kepada Setya Novanto yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI periode 2009 hingga 2014.

KPK meyakini, pemberian uang tersebut sebaai bentuk commitment fee yang dijanjikan untuk kepentingan memuluskan dan mengesahkan angaran pendanaan proyek e-KTP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011 hingga 2012.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), total anggaran proyek pengadaan e-KTP diperkirakan mencapai Rp5,9 triliun. Namun BPK menemukan adanya indikasi dugaan. “penggelembungan anggaran” proyek pengadaan e-KTP yang berpotensi merugikan anggaran keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun rupiah.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.