KPK Temukan Banyak Masalah di Sistem e-Procurement

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

285

JAKARTA — Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)menjelaskan, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa khususnya di Lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Salah satu di antaranya dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuannya untuk mengurangi risiko terjadinya Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

“KPK dan LKPP ke depannya akan mendorong revisi terkait Peraturan Presiden (Perpres), nanti sistemnya sudah tidak lagi menggunakan e-Procurement namun akan kita dorong menjadi e-Catalog, kita masih menemukan banyak masalah atau kekurangan jika menggunakan sistem e-Procurement,” kata Alexander Marwata di Gedung KPK Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Alexander Marwata, sebagian besar kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi yang masih sering terjadi di sejumlah daerah di antaranya berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa.

Kasus tersebut sering diungkap oleh KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), termasuk di antaranya adalah OTT KPK terakhir yang terjadi di wilayah Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Alexander Marwata mengatakan, hampir sebagian besar kasus korupsi yang ditemukan di sejumlah daerah khususnya yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah kebanyakan diketahui masih menggunakan metode e-Procurement.

“Sehingga Perpres tersebut memang sudah saatnya perlu direvisi atau menyesuaikan dengan perkembangan,” tambahnya.

Alexander Marwata juga berharap semoga ke depannya penggunaan sistem e-Catalog dalam proyek pengadaan barang dan jasa akan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien atau sesuai dengan yang diharapkan bersama.

Selain itu sistem e-Catalog diharapkan juga dapat dipertanggungjawabkan, khususnya terkait laporan keuangan yang harus transparan dan akuntabel.

Sementara itu Agus Prabowo, Ketua LKPP saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta juga menjelaskan bahwa sistem e-Catalog sebenarnya secara nasional sudah jalan.

Peraturan Presiden (Perpres) nya juga sudah ada yaitu Perpres Nomor 54, namun sekarang Perpres tersebut sedang dalam proses pembaharuan.

Agus Prabowo juga menjelaskan bahwa draft usulan pembaharuan Prepres Nomor 54 tersebut sudah berada di tangan Presiden. Agus Prabowo juga berharap dalam waktu dekat Presiden akan segera menandatangani revisi tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...