KPK: Wali Kota Malang Diperiksa Sebagai Tersangka

Editor: Irvan Syafari

284
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah -Dok: CDN

JAKARTA — Wali Kota Malang Mochamad Anton atau yang akrab dipanggil Abah Anton bersama sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang hari ini dipanggil dan menjalani pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemanggilan dan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK tersebut berkaitan dengan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa suap atau gratifikasi. Kasus korupsi tersebut diduga berkaitan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Malang, Tahun Anggaran (TA) 2015.

Berdasarkan pantauan Cendana News langsung dari Gedung KPK Jakarta, sedikitnya ada 6 Anggota DPRD Kota Malang yang datang memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK. Masing-masing adalah Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Henry Subiantoro, Rahayu, Sugiarti, Sukarno dan Yaqud Ananda Gudban.

“Hari ini dilakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Wali Kota Malang dan sejumlah Anggota DPRD Kota Malang. Mereka diperiksa dan dimintai keterangannya terkait kasus korupsi pembahasan RAPBD Pemerintah Kota Malang, Tahun Anggaran (TA) 2015,” ujar Kabiro HUmas KPK Febri Dianasyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut Febri, keenam orang tersebut seluruhnya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat atau bersekongkol dalam melakukan tindakan atau perbuatan korupsi.

Hingga ini penyidik KPK sedikitnya telah menetapkan 19 orang sebagai tersangka dalan kasus korupsi pembahasan RAPBD Pemerintah Kota Malang TA 2015, termasuk Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Kota Malang.

Penyidik KPK menduga, bahwa Mochamad Anton, Wali Kota Malang, Jawa Timur, diduga telah memberikan hadiah atau janji berupa sejumlah uang. Uang tersebut diduga sebagai suap atau gratifikasi kepada sejumlah oknum Anggota DPRD Kota Malang. Tujuannya agar Anggota DPRD menyetujui atau mengesahkan terkait APBD Pemerintah Kota Malang TA 2015.

Hingga saat ini KPK telah memproses 2 orang tersangka kasus suap APBD tersebut ke penuntutan atau persidangan. Masing-masing mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono dan Jarot Edy Sulistyono, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Um dan Pengawasan Bangunan (PUPPB).

Arif diduga telah menyerahkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp700 juta, uang tersebut diduga berasal dari pemberian Jarot Edy. Pemberian sejumlah uang tersebut diduga atas perintah atau instruksi dari Moch Anton yang hingga saat ini diketahui masih menjabat sebagai Wali Kota Malang periode 2014 hingga 2019 mendatang.

Baca Juga
Lihat juga...