KPU NTB Minta Bawaslu Tertibkan APK Tidak Sesuai Ketentuan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

256
Komisioner KPU NTB, Yan Marli/foto : Turmuzi

MATARAM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan yang telah diatur dalam PKPU. Kampanye Paslon kepala daerah di NTB sendiri telah dimulai sejak 15 Februari sampai 23 juni 2018.

“Kalau ada pemasangan APK oleh tim Paslon yang tidak sesuai ketentuan, Bawaslu harus tertibkan, karena sudah termasuk pelanggaran” kata Komisioner KPU NTB, Yan Marli di Mataram, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya dalam dalam ketentuan yang diatur dalam PKPU, alat peraga kampanye itu memuat foto Paslon, boleh foto pihak lain, misalkan pengurus Parpol pengusung boleh masuk, selain dari pengurus Parpol, tidak boleh masuk ke dalam APK.

Kalau APK, materi dan disain yang diluar ketentuan yang telah diatur KPU, makan APK-nya ilegal, karena APK yang boleh beredar adalah APK yang disain materi oleh tim Paslon dan itu disetujui oleh KPU.

“Artinya bentuk persetujuan oleh KPU itu harus dilakukan melalui proses koreksi terhadap kontennya, jangan -jangan kontennya nanti melanggar, tidak sesuai,” katanya.

Terkait sanksi sendiri bagi APK yang dibuat Paslon di luar ketentuan adalah sanksi administratif teguran tertulis, meminta tim Paslon menurunkan, kalau tidak akan ditertibkan secara paksa.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB, Sukri Aruman juga meminta supaya para tim Paslon supaya dalam memasang iklan di media massa, terutama lembaga penyiaran mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan KPU.

“Demikian halnya juga dengan lembaga penyiaran seperti televisi dan radio harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU penyiaran, sanksi akan diberikan bagi yang melakukan pelanggaran,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...