KY Harapkan Penegakan Kode Etik Hakim MK Harus Tegas

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

232

JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang bertugas dan berfungsi menjaga keluhuran, martabat dan kehormatan hakim di Indonesia, berharap penegakan kode etik Mahkamah Konstitusi harus tegas. 

“Kita berharap, sebenarnya salah satu yang kita tingkatkan ke depan dengan MK adalah soal penegakan kode etik ini. Meskipun kewenangan KY terhadap MK sudah dibatalkan oleh MK sendiri, tapi dalam prakteknya kita masih ada komunikasi,” kata Ketua Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari di Gedung MK Jakarta saat penandatanganan kerja sama dengan MK, Selasa (6/3/2018).

Meskipun pihak KY tidak dilibatkan dalam Kode Etik, tapi menyangkut Mahkamah Kehormatan MK, pihaknya tetap dilibatkan. Karena wewenang tersebut masih ada berdasarkan aturan perundangan-undangan.

“Kalau sudah terkait pemberhentian itu melibatkan KY, karena merupakan salah satu anggota dari Mahkamah Kehormatan MK. Contohnya, pada kasus Patrialis Akbar kemarin,” ungkapnya.

Ketika ditanya, apakah selama ini ada laporan yang masuk ke KY terkait kasus Ketua MK Arief Hidayat yang terbukti melanggar kode etik MK sebanyak dua kali. Aidul enggan memberikan jawaban spesifik, dengan alasan hal itu sudah di luar kewenangan lembaganya.

“Kalau itu di luar kewenangan kita, biasanya kita terlibat di Majelis Kehormatan MK. Kalau di level pengawasan kita tidak berhak,” jelasnya.

Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, sejak uji materil UU KY, pihaknya tetap menjalin kerja sama dalam pengembangan SDM bidang hukum dan konstitusi.

“Hingga saat ini kerja sama kita dengan MK tetap berjalan terutama pembangun sumber daya manusia di bidang hukum dan konstitusi. Ke depan kita berharap kerja sama ini lebih ditingkatkan lagi,” sebutnya.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya dalam UU Komisi Yudisial, YK berhak mengawasi hakim konstitusi guna menjaga keluhuran, kehormatan dan perilaku hakim. Kewenangan tersebut dibatalkan oleh MK sendiri saat dilakukan uji materil beberapa waktu lalu. Dengan begitu KY otomatis tak bisa mengawasi hakim konstitusi lagi.

Baca Juga
Lihat juga...