Lulusan SMK di NTB Tidak Sesuai Kebutuhan Lapangan Kerja

Editor: Irvan Syafari

354
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj. Ermalena-Foto : Turmuzi

MATARAM — Adanya data Badan Pusat Statistik (BPS), Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merilis tingginya angka pengangguran dari kalangan masyarakat terdidik, terutama lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 10 persen, ditanggapi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Hj Ermalena.

Menurutnya pengangguran banyak dari kalangan terdidik, terutama lulusan SMK banyak, karena jurusan yang dibuka SMK yang ada seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Lulusan kita banyak menganggur, karena jurusan dikembangkan lembaga pendidikan tidak sesuai kebutuhan lapangan kerja” kata Ermalena usai mengikuti acara rapat koordinasi Pendewasaan Usia Perkawinan BKKBN NTB di Mataram, Rabu (21/3/2018.)

Menurut, apa yang menjadi temuan BPS tersebut bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, apakah sekolah yang ada sekarang dan diberikan izin, betul – betul sekolah yang diperlukan atau tidak.

Misalkan sekarang kita perlu sekolah pariwisata, karena daerah NTB merupakan daerah wisata yang sedang berkembang pesat, berarti itu yang harus kita prioritaskan.

Tapi yang lain misalkan, sekolah keperawatan sudah terlalu banyak terus mau diapakan, harus dilakukan evaluasi terhadap keperawatan, tidak saja di NTB, tapi juga di seluruh Indonesia.

“Jurusan harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja, makanya disebut pembangunan kependudukan, termasuk di dalamnya pembangunan terkait ekonomi, bukan hanya Keluarga Berencana (KB), tapi banyak yang lain,” katanya.

Selain itu dalam proses pembangunan kependudukan, harus dilakukan secara terintegrasi, tidak saja dibebankan kepada BKKBN, tapi lintas sektor, jadi pendidikannya ikut, kesehatannya ikut, ekonomi termasuk industri

Basisnya apa, ya, kependudukan, jadi data kependudukan menjadi dasar memutuskan program-program pembangunan ke depan yang tepat untuk dilaksanakan.

Jadi kalau kita tau struktur kependudukan kita, generasi melenial banyak sekali, akan kita apakan, karena program itu tidak bisa lagi kita salin rekat (copy paste), program tahun lalu tidak bisa lagi diterapkan sekarang.

“Jadi kita harus lihat dengan kebutuhan lapangan, apa sebetulnya yang dibutuhkan, jadi outputnya jelas nanti.”

Sebelumnya, Kepala BPS NTB, Endang Sri Wahyuningsih mengatakan, dilihat dari tingkat pendidikan pada Agustus 2017, Tingkat Pengangkutan Terbuka (TPT) di NTB, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi, di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 9,67 persen.

TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,43 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang berlebih terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA.

”Sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil di antara semua tingkat pendidikan yaitu sebesar 1,33 persen,” terang Endang.

Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2017 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah sebesar 67,34 persen, sedangkan penduduk bekerja berpendidikan menengah SMA sederajat 22,18 persen.

Penduduk bekerja berpendidikan tinggi hanya sebanyak 10,48 persen mencakup 41.481 orang berpendidikan Diploma dan 201.318 orang berpendidikan universitas.

Baca Juga
Lihat juga...