banner lebaran

Mahasiswa Pasaman Unjuk Rasa Mempersoalkan Izin Tambang Emas

Editor: Irvan Syafari

705

PADANG — Puluhan mahasiswa asal Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat melakukan aksi demo ke Kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka memuntut agar izin tambang yang diperoleh oleh PT Inexco Jaya Makmur (IJM) dicabut.

Orator aksi Hendra mengatakan, lahan seluas 2.408 hektare di Jorong Sungai Beremas, Nagari Cubadak, Kecamatan Dua Kota, Kabupaten Pasaman dijadikan tambang emas oleh PT IJM.

Izin tambang itu diperoleh dari Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat Nomor: SK Gubemur Sumatera Barat No:544-274-2017 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan.

“Dari ribuan luas lahan itu, hanya 30 persen yang sesuai dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan di kawasan Nagari Cubadak. Selebihnya atau 70 persen lainnya berada di tanah ulayat masyarakat adat nagari (desa) Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto. Hal itu, telah menyalahi izin yang ada,” tegasnya, Selasa (27/3/2018).

Atas realita itu, pucuk adat nagari di Simpang Tonang membuat pernyataan dengan Nomor: 03/PA-ST/2017 tentang penolakan aktivitas PT IJM di di nagari tersebut. Namun, penolakan tersebut tidak pernah digubris.

Munculnya aksi ini, karena masyarakat setempat tidak mendapat sosialisasi terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk pengerjaan tambang emas tersebut. Namun kecurigaan masyarakat muncul, ketika melihat aktivitas di luar lokasi yang telah di izinkan.

Para mahasiswa yang merasa peduli dengan kampung halamannya itu menilai, jika PT IJM dibiarkan beraktivitas, maka akan dapat menimbulkan konflik antar masyarakat di Kecamatan Duo Koto. Selain itu kerugian yang bisa ditimbulkan dikhawatirkan bisa merusak lingkungan, karena lokasi tambang berada dekat dari pemukiman masyarakat.

Begitu juga dengan persoalan sungai, selama ini sungai masih menjadi sumber kebutuhan bagi masyarakat. Apabila aktivitas tambang dilakukan, maka sangat dikhawatirkan dapat merusak sungai. Belum lagi tentang kebutuhan air bagi petani, jika tercemat, maka sangat tidak baik bagi lahan pertanian.

Tidak hanya, mereka juga mengkhawatirkan akan terjadinya kerusakan hutan dan menangganggu keberlangsungan hidup hewan yang ada di daerah tersebut.

“Jika ada sosialisasi tambang ini sampai ke masyarakat. Maka masyarakat akan paham, apakah Amdal nya benar-benar tidak membuat dampak yang buruk,” tegasnya.

Untuk itu merek menyampaikan dan meminta agar Gubernur Sumatera Barat mencabut izin tambang untuk PT IJM tersebut. Lalu masyarakat juga menolak keberadaaan PT IJM di Duo Kota dan tidak menerima pihak-pihak lain yang akan melakukan usaha untuk kegiatan penambangan.

Selanjutnya kepada PT IJM diminta segera menghentikan kegiatan pertambangan dan keluar dari Kecamatan Duo Koto. Mahasiswa meminta ketegasan sikap pemerintah dalam menindaklanjuti tuntutan penolakan masyarakat terhadap aktivitas PT IJM.

Sementara itu, yang menemui puluhan mahasiswa yang berdemo itu bukan lah Gubernur Sumatera Barat, karena saat ini Irwan Prayitno tengah berada di Amerika Serikat, yang melakukan penawaran investasi di Sumatera Barat ke sejumlah pengusaha di Amerika Serikat.

Namun yang menemuinya ialah Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumatera Barat Nazwir. Ia menyebutkan persoalan itu akan disampaikan ke Gubernur Sumatera Barat setelah pulang dari Amerika Serikat.

Selain itu ketika dikonfirmasi lewat WhatsApp, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Maswar Dedi sedang berada di Amerika Serikat. Dia hanya menjawab PT Inexco Jaya Makmur itu telah mendapatkan izin dari provinsi. Hanya saja ia belum bisa menjelaskan secara detail tentang perusahaan tersebut.

Cendana News juga telah mencoba mencari pihak dari PT Inexco Jaya Makmur untuk konfirmasi. Namun hingga berita diturunkan perusahaan itu tidak bisa dihubungi.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.