banner lebaran

MCW: Kota Malang Darurat Koruptor

Editor: Irvan Syafari

269

MALANG — Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 19 tersangka termasuk dua calon wali kota atas kasus suap APBD-P 2015 beberapa waktu yang lalu, masyarakat Malang seakan mengalami krisis pemimpin yang bersih dari korupsi.

Untuk itu Malang Corruption Watch (MCW) menghimbau masyarakat Kota Malang harus lebih objektif dalam melihat dan memahami watak penyelenggara negara.

“Wakil rakyat yang digadang-gadang sebagai perwakilan setiap kepentingan masyarakat tersebut juga telah mengkhianati amanah yang diberikan. Sehingga jelas kondisi Kota Malang sedang tidak baik-baik saja dan Darurat Koruptor,” jelas divisi sekretariat MCW, Bayu Diktiarsa.

Menurutnya, sebelum penetapan tersangka, MCW sudah sering menyampaikan beberapa dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kota Malang sejak dua tahun lalu yang berpotensi untuk diawasi dan diselesaikan oleh penegak hukum.

“Dari data yang kami catat dan masih di tangani oleh aparat penegak hukum yakni ada dugaan korupsi vedc, drainase, lahan RSUD, pembangunan pasar, dugaan terjadi kerugian negara pada pembangunan jalan, korupsi jembatan Kedungkandang, dan suap APBD,” ujarnya.

Lebih lanjut Bayu mengatakan, di tahun Pilkada seperti sekarang ini, Kota Malang hanya memiliki tiga paslon untuk memperebutkan kursi N1. Hanya saja dua di ataranya telah ditetapkan sebagai tersangka, dan tinggal satu calon yang tersisa, yang merupakan wakil wali kota non aktif. Sehingga tidak salah jika banyak yang mengatakan bahwa kota Malang darurat koruptor.

Menanggapi permasalahan tersebut, MCW bersama dengan aliansi masyarakat Kota Malang mendorong KPK untuk terus mengusut tuntas kasus suap dan mendukung gerakan pemberantasan korupsi di Kota Malang.

“Warga kota Malang menyampaikan mosi tidak percaya terhadap penyelenggaraan negara yang melakukan tindakan korupsi,” ucapnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.