MK Tolak Uji Materil UU ITE

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

297

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materil Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal tersebut dinilai tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD Tahun 1945.

Dalam Amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman dalam sidang putusan di ruang sidang MK, Rabu (28/3/2018) mengatakan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

“Amar putusan. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Anwar Usman dalam sidang majelis MK.

Menurut majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, mengatakan, Pemohon mendalilkan adanya kerancuan makna “golongan” karena selain dipergunakan dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, kata “golongan” juga dipergunakan dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE merupakan peraturan yang sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan ketentuan Pasal 156 KUHP.

“Mahkamah berpendapat penggunaan istilah/kata yang sama oleh dua undang-undang yang berbeda bukanlah sebuah kesalahan apalagi pelanggaran konstitusi, selama keduanya memiliki konteks yang berbeda dan perbedaan demikian dapat dengan mudah diketahui melalui penafsiran kontekstual,” kata Hakim Anggota Maria Farida Indrati.

Ditambahkan Maria Farida, hal demikian apabila dicermati akan tampak jelas dalam rumusan masing-masing pasal di mana Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU ITE mengatur pidana dalam konteks penyebaran informasi elektronik. Sementara Pasal 156 KUHP menekankan pada pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum.

Dengan demikian Mahkamah, lanjut Maria Farida, berpendapat bahwa penggunaan istilah/kata “golongan” dalam UU ITE maupun dalam KUHP tidak menimbulkan kerancuan karena keduanya memiliki perbedaan konteks yang jelas.

“Jadi hal demikian adalah permasalahan harmonisasi istilah/kata yang merupakan bagian dari sebuah norma pada peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak mengakibatkan pergeseran arti masing-masing istilah atau kata yang ada pada
peraturan perundang-undangan bersangkutan, sehingga hal tersebut bukanlah merupakan permasalahan konstitusionalitas norma,” ujarnya.

Dalam uji materialnya yang diajukan Pemohon Habiburokhman dan Asma Dewi, pemberlakuan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU lTE berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi pemohon dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi dalam kata ‘antargolongan’.

Istilah antar golongan dalam Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU ITE tidak jelas apa batasannya sehingga dalam penerapannya bisa diartikan sangat luas menjadi kelompok apapun yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat formal maupun non formal.

Karena ketidak-jelasan batasan istilah ‘antargolongan” ini sudah beberapa kali aktivis yang mengeluarkan pendapat berupa kritik kepada pemerintah melalui media sosial dilaporkan telah melanggar Pasal 28 ayat (2) dan 45A ayat (2) UU lTE. Meskipun aktivis tersebut tidak membuat pernyataan yang menimbulkan kebencian berdasarkan suku agama dan ras namun dituduh menyebabkan kebencian berdasarkan golongan.

Sementara itu, dalam persidangan tersebut Pemohon Habiburokhman dan Asma Dewi serta kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang putusan uji materil UU ITE di MK.

Baca Juga
Lihat juga...