MMI ‘Getok Tular’ Hasil Konferensi Musik Indonesia di Malang

Editor: Koko Triarko

298

MALANG — Konferensi Musik Indonesia yang pertama suskses digelar bersamaan dengan peringatan Hari Musik Nasional 2018. Sebanyak 12 butir rencana aksi telah dituangkan para pelaku industri musik dalam konferensi yang diadakan di Ambon 7-9 Maret 2018, tersebut.

Menindaklanjuti hasil konferensi tersebut, Museum Musik Indonesia (MMI) menggelar acara ‘getok tular’ menyosialisasikannya kepada masyarakat umum, terutama bagi para pelaku industri musik di Malang Raya.

“Dalam rangka menyebarkan informasi atas hasil yang diperoleh dari Konferensi Musik  Indonesia, kami sengaja mengadakan acara getok tular ini untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, sekaligus mengembalikan Malang sebagai salah satu kota barometer musik Indonesia,” jelas Ketua MMI, Hengki Herwanto, Senin (19/3/2018).

Hengki menceritakan, dengan adanya acara ‘getok tular’ konferensi Musik Indonesia menjadi momentum bagi MMI untuk mulai melakukan kegiatan riset potensi musik di Malang Raya, yang bersifat sederhana dan berskala lokal. Di mana respondennya adalah seluruh seniman musik di wilayah Malang Raya, baik musik modern maupun musik tradisi.

Dari hasil riset tersebut, nantinya diharapkan dapat memberi gambaran peta musik di Malang Raya, sehingga bisa menjadi acuan untuk pengembangan ke depan.

“Kita berharap dengan disosialisakannya hal tersebut, bisa menjadi pedoman bagi pelaku musik Kota Malang untuk membangun musik itu ke depan mempunyai referensi yang bersifat nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hengki menyebutkan, ada yang menarik dari sambutan yang disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang menyatakan, bahwa sudah seharusnya di setiap Ibu kota Provinsi memiliki gedung pertunjukkan musik yang layak demi memajukan musik Indonesia.

“Selain itu, beliau juga menyampaikan, bahwa musik Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang untuk dipasarkan ke internasional,” ucapnya.

Hengki juga menyebutkan, dalam konferensi yang diadakan di Ambon tersebut juga membahas mengenai hak cipta dan royalti, agar bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan para musisi. Karena menurutnya, saat ini sebenarnya sudah cukup banyak lembaga-lembaga yang menangani hak cipta, sehingga sudah seharusnya semua pihak yang terkait tersebut bisa berkoodinasi lebih baik lagi, supaya hak seniman untuk memperoleh hasil dari karyanya bisa terjamin.

“UU yang mengatur masalah tersebut sudah ada, tinggal bagaimana caranya bisa menjalankan UU secara konsisten,” tuturnya.

Berikut 12 butir yang disepakati dalam konferensi Musik Indonesia di Ambon;

  1. Segera mewujudkan sistem pendataan terpadu musik Indonesia yang melibatkan jaringan data lintas lembaga, kementerian serta pusat-pusat data milik masyarakat dengan mekanisme yang menjamin akses bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang musik Indonesia.
  2. Mengarusutamakan musik dalam pendidikan nasional dan diplomasi budaya Indonesia untuk memperkaya bentuk-bentuk pemanfaatan musik sebagai ekspresi budaya, aset ekonomi dan pembentuk karakter bangsa.
  3. Meningkatkan apresiasi dan literasi musik melalui penguatan dan standarisasi kurikulum pendidikan musik di sekolah dasar dan menengah serta peningkatan kompetensi pengajar musik di sekolah.
  4. Membangun pendidikan musik Indonesia yang relevan dengan konteks lokal setiap daerah di Indonesia guna melahirkan para pencipta, para pekerja musik dan para akademisi musik.
  5. Mendorong terwujudnya keadilan gender dalam musik Indonesia melalui pemberlakuan klausul yang responsif gender dalam kontrak kerjasama dengan musisi sebagaimana yang tercantum dalam peraturan ketenagakerjaan serta pemberlakuan aturan yang melarang kekerasan dan pelecehan seksual di ruang-ruang bermusik.
  6. Mendorong terwujudnya sistem dan mekanisme distribusi digital yang memastikan terjaminnya akses yang transparan, berbasis waktu-nyata, dapat diandalkan, serta melindungi karya cipta musik Indonesia.
  7. Mendorong terwujudnya infrastruktur pertunjukan, pendidikan dan produksi musik yang memenuhi standar kelayakan, relevan dengan budaya lokal dan menjamin terwujudnya akses yang meluas, merata dan berkeadilan.
  8. Mendorong pelindungan dan pengembangan ekosistem musik etnik melalui pertukaran musisi antar daerah, kepastian keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam, serta pemberlakuan mekanisme pembagian manfaat yang layak atas segala bentuk pemanfaatan musik etnik.
  9. Meningkatkan kesejahteraan musisi Indonesia melalui pembentukan sistem penentuan tarif royalti nasional, mekanisme pembagian royalti yang berkeadilan, sistem pemantauan, mekanisme penegakan hukum atas setiap pelanggaran hak kekayaan intelektual musisi, serta penetapan standar upah minimum musisi.
  10. Mendorong peningkatan pemahaman dan kecintaan masyarakat terhadap musik Indonesia melalui penyebarluasan wawasan sejarah musik dan kritik musik yang dimotori oleh jurnalisme musik yang profesional.
  11. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas para pemangku kepentingan di bidang musik dan pendidikan musik dengan memperbanyak jumlah lembaga pendidikan musik dan manajemen musik, serta sinkronisasi lembaga sertifikasi kompetensi dan profesi di bidang musik yang mengacu pada kekhasan kondisi Indonesia.
  12. Mendorong terwujudnya tata kelola industri musik Indonesia masa depan dengan peningkatan profesionalitas manajemen musisi, label dan penerbit musik melalui pembagian peran yang jelas guna mendorong kreativitas dan produktivitas musisi.
Baca Juga
Lihat juga...