Ombudsman Minta Proses Pilkada Tidak Ganggu Pelayanan Publik

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

281

MATARAM — Kepala Ombudsman RI, Prof. Amzulian Rifai meminta pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 tida sampai mengganggu kualitas layanan publik.

Permintaan tersebut disampaikan Amzulian di acara pendampingan penerapan hasil kepatuhan terhadap standar pelayanan publik di Mataram, Kamis (15/3/2018).

Menurutnya, mau ada proses Pilkada atau tidak, pelayanan publik kepada masyarakat tidak boleh terganggu dan harus tetap berlangsung sebagaimana biasanya.

Mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas memberikan pelayanan dalam UU memang tidak boleh terpengaruh dengan proses Politik seperti Pilkada dan memang dilarang ikut dalam politik praktis.

“Kalau dalam menjalankan pemerintahan kan sudah ada sistem yang mengatur, sehingga mau Pilkada atau tidak, mau dijabat Plt atau tidak, pelayanan publik tidak akan menurun dan tidak boleh menurun,” katanya.

Karena itulah kepada ASN semestinya juga tidak boleh, cawe-cawe dalam Proses Pilkada, karena sudah ada UU yang mengatur.

“Masa gara – gara pilkada semua kacau balau,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Zainul Majdi juga meminta supaya Jelang pelaksanaan Pilkada NTB ASN diminta tetap fokus bekerja secara profesional dan tidak sampai terlibat politik praktis.

“Kepada seluruh ASN, Supaya bisa fokus bekerja menjalankan program pembangunan yang ada, memaksimalkan pencapaian indikator RPJMD, semakin dekat Pilkada tentu ada dinamika. Saya minta kepada jajaran pemerintahan Provinsi untuk tetap profesional,” Majdi .

Profesional dalam artian, bahwa kita ini pelaksana pemerintahan. Jadi tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, itulah yang harus kita fokuskan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Menrut Majdi kalau ada di antara ASN punya prefrensi pribadi dalam bidang politik, itu merupakan hak sebagai warga negara. Hanya Gubernur mengingatkan sebagai ASN ada rambu-rambu yang harus dipedomani supaya tidak terkena sanksi.

“Dengan bekerja profesional, selain tidak melanggar aturan dan kena sangsi, RPJMD yang ada bisa mencapai target,” ujar Majdi.

Baca Juga
Lihat juga...