Ombudsman Sulbar Mediasi Warga Soal PTSL

305
Ilustrasi -Dok: CDN

MAMUJU – Ombudsman Provinsi Sulawesi Barat melakukan mediasi konflik Kepala Desa Bonda dengan warganya, terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Ombudsman Perwakilan Sulbar melakukan mediasi untuk meluruskan pemahaman masyarakat tentang Program PTSL,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Lukman Umar, di Mamuju, Senin (26/3/2018).

Ia mengatakan, mediasi dilakukan dengan mempertemukan semua pihak terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Kabupaten Mamuju.

“Ombudsman menilai, persoalan ini harus dimediasi, sehingga Ombudsman menghadirkan BPN Mamuju sekaligus mengingatkan kepala desa, agar dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus transparan dan jelas kepada masyarakat untuk menghindari terjadi maladministrasi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Desa Bonda dilaporkan ke Ombudsman RI Sulbar atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam Program PTSL. Namun, setelah melalui proses klarifikasi Tim Ombudsman, ternyata tidak ditemukan adanya unsur maladministrasi.

Ombudsman justru menemukan indikasi kesalahpahaman yang terjadi antara masyarakat dengan aparat desa. Masyarakat menduga, kepala desa melakukan penahanan sertifikat tanah warga, namun ternyata pihak BPN belum mengeluarkan sertifikat PTSL Desa Bonda.

Patok merah terbuat dari kayu yang terpasang, menurut BPN hanya untuk sementara, sebab patok beton memang bukan tanggungan pihak BPN, melainkan disediakan oleh pemilik lahan, dan pihak BPN hanya menggratiskan biaya pengukuran.

Ia mengatakan, mediasi ini dilaksanakan untuk mencari solusi, agar persoalan ini segera tuntas.

Masalah yang sempat terjadi disebabkan informasi yang tidak jelas dan menyebabkan masyarakat salah paham, sehingga pihaknya menyarankan Kepala Desa Bonda segera meluruskan persoalan ini melalui rapat bersama warganya.

“Mediasi kami upayakan, dengan harapan bisa mengakhiri polemik antara aparat desa dan masyarakat di Desa Bonda. Kami juga sudah sarankan kepala desa segera menjalankan saran perbaikan dari Ombudsman, selanjutnya akan kami monitoring dalam 14 hari ke depan,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...