Ombudsman Sumbar Terima Aduan Dosen Pengguna Cadar Dinonaktifkan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

443

PADANG — Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menerima berkas laporan dari pihak keluarga dosen IAIN Bukittinggi, yang dinonaktifkan karena dinilai tidak mematuhi tata cara berpakaian sebagai seorang dosen.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Yunesa Rahman mengaku, siang ini Ombudsman telah menerima berkas laporan dari keluarga Dr. Hayati Syafri, yang merupakan seorang dosen Bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukittinggi, yang dinonaktifkan karena bercadar, oleh pihak kampus.

Berkas-berkas yang masuk seperti identitas Dr. Hayati Syafri, surat-surat tentang tugas mengajarnya di IAIN Bukittinggi, serta tanda bukti surat edaran pihak kampus IAIN Bukittinggi yang berisikan sejumlah aturan, tidak hanya untuk mahasiswa/mahasiswi, tapi juga untuk para dosen. Salah satu isi surat yang menjadi persoalan ialah tidak memperbolehkan mahasiswi atau dosen menggunakan cadar selama berada di kampus.

“Setelah ini kita di Ombudsman akan rapatkan laporan ini, untuk memastikan, apakah laporan yang masuk ini merupakan ranah Ombudsman atau tidak. Sesuai aturan yang ada, kita membutuhkan waktu selama tujuah hari untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” katanya, Rabu (14/3/2018).

Yunesa menyebutkan, dari penjelasan pihak keluarga yang diwakili oleh suami, istrinya yakni Dr. Hayati Syafri merupakan seorang dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengajar sejak tahun 2007. Namun untuk mengenakan cadar, baru selama tiga bulan ini.

“Kini dosen itu telah dinonaktifkan, melalui surat yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas dan bukan dari Rektor IAIN Bukittinggi,” ujarnya.

Melihat dari adanya sebuah aturan yang ditetapkan oleh pihak kampus IAIN Bukittinggi itu, Yunesa menilai Ombudsman perlu untuk mengetahui alasan ataupun dasar adanya sebuah perguruan tinggi menetapkan untuk kondisi atau model pakaian tertentu. Seperti halnya, mengenakan cadar bagi para wanita.

Untuk itu, ia menegaskan, jika nanti laporan yang masuk tersebut merupakan wewenangnya Ombudsman, maka untuk menindaklanjutinya Ombudsman akan melakukan investigasi ke kampus IAIN Bukittinggi, dan setelah itu barulah memanggil pihak kampus IAIN Bukittinggi.

“Tapi jika nanti bukan wewenangnya Ombudsman, maka lapor yang masuk akan dilimpahkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini perlu dituntaskan, supaya tidak terjadi hal yang dialami oleh dosen IAIN Bukittinggi itu,” sebutnya.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, Dheka menambahkan, bahasa menonaktifkan dosen dari pihak kampus IAIN Bukittinggi itu, yakni tidak diberikan jam mengajar. Dengan demikian, Dr. Hayati Syafri hanya menerima gaji pokok per bulannya, karena dosen tersebut merupakan dosen berstatus PNS.

“Dari keterangan suami yang datang ke Ombudsman, Dr. Hayati Syafri bersekukuh untuk tetap mengenakan cadar. Maka dari itu, dosen dimaksud menerima surat teguran yang diberikan, dan dinonaktifkan selama satu semester,” tegasnya.

Sementara itu, ketika menginformasi ke pihak kampus IAIN Bukittinggi, melalui Humas Eva mengatakan, pihak kampus belum bisa memberikan keterangan. Namun untuk memberikan jawaban dari persoalan tidak diperbolehkannya menggunakan cadar di kampus, akan disampaikan melalui jumpa pers pada tanggal 16 Maret 2018 mendatang di Bukittinggi.

“Maaf ya, untuk persoalan dari humas tidak bisa memberikan penjelasan. Tapi akan disampaikan pas jumpa pers saja,” ungkap Eva.

Baca Juga
Lihat juga...