Orde Baru, Kemajuan Perfilman Indonesia di Mata Akhis Suryapati

Editor: Satmoko

455

JAKARTA – Akhis Suryapati termasuk salah seorang pelaku yang mengalami dan menjadi saksi adanya kemajuan perfilman Indonesia di zaman Orde Baru. Selama ini ia dikenal tekun menggeluti sejarah perkembangan perfilman Indonesia. Ia juga sangat kritis mengamati masalah perfilman Indonesia.

Dulu ia menggarap film ‘Lari dari Blora’ (2007) yang antara lain dibintangi seniman dan budayawan besar (alm) Rendra dan sekarang sudah menyelesaikan film ‘Enak Tho Zamanku: Piye Kabare’ yang akan tayang pada 12 April 2018 mendatang.

“Kalau kita bicara fakta dan realitas, waktu Orde Baru terjadi sebuah sinergi yang sangat luar biasa antara pemerintah dan masyarakat perfilman,“ kata Akhis Suryapati, pengamat dan pelaku perfilman Indonesia, kepada Cendana News di Sekretariat Nasional Kine Klub Indonesia (SENAKKI) Kine Klub, Lantai 2, Gedung Film Pesona Indonesia, Jalan MT Haryono Kavling 47-48, Pancoran, Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Terjadi seperti itu memang bukan karena rekayasa, tapi karena film pada zaman Orde Baru di bawah departemen penerangan, yang awalnya dipegang Ali Murtopo. Kemudian diganti Harmoko, yang dekat dengan masyarakat perfilman.

“Karena Harmoko dari PWI, Seniman Senen dan juga wartawan sehingga secara pribadi menjadi pertemanan yang enak,“ terang Akhis yang juga Ketua SENAKKI Kine Klub itu.

Waktu itu, enak duduk bersama untuk membahas masalah perfilman Indonesia. Enak merumuskan dan membahas berbagai masalah perfilman Indonesia yang kemudian dicari solusi terbaiknya.

“Intinya ada political will, ada kebijakan, untuk memajukan perfilman Indonesia,“ bebernya.

Lelaki kelahiran Pati, 3 Januari 1963 itu menyebut, seniman-seniman yang ada dalam perfilman Indonesia pada zaman Orde Baru, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang luar biasa, seperti di antaranya ada Rosihan Anwar, Asrul Sani, Umar Kayam, dan lain-lain.

“Pemerintah menyerahkan mengenai perfilman pada ahli-ahli ini,“ ungkapnya bangga.

Waktu itu sudah ada inflasi dan dominasi film asing. “Tetapi karena ada proteksi-proteksi tertentu sehingga film bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri,“ paparnya.

Sekarang ini, ungkapnya, kondisi perfilman Indonesia sudah buyar semua, setelah masa-masa krisis yang kemudian sampai terjadi mati suri dunia perfilman Indonesia.

“Kemajuan perfilman bisa terjadi karena ada sinergi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat perfilman,“ ujarnya.

Dulu, lanjut Akhis, ada Direktorat Perfilman dengan direktur pertama adalah Sjumandjaja, sutradara handal.

Akhis berpendapat, sekarang susah karena pemerintah arahnya mau ke mana susah ditebak, begitu juga dengan masyarakat perfilman juga mau ke mana. Sekarang sudah sangat tidak karuan, film terombang-ambing di bawah beberapa departemen, sangat tidak menentu. Mulai dari di bawah departemen kebudayaan dan pariwisata, tapi kemudian pindah ke departeman pendidikan dan kebudayaan.

“Membenahi semua itu tidak selesai, apalagi kalau mau bicara sinergi,“ tegasnya.

Semestinya, semua kembali pada undang-undang perfilman.

“Pemerintah semestinya memfasilitasi dan meregulasi, kewajiban itu dijalankan, UU Perfilman dilaksanakan, dan kemudian memfasiltasi perfilman Indonesia demi kemajuan perfilman Indonesia,“ tandasnya.

Baca Juga
Lihat juga...