PBB Minta Turki Akhiri Keadaan Darurat

Ilustrasi bendera Turki - Foto: Dokumentasi CDN

JENEWA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Turki mengakhiri keadaan darurat yang telah diberlakukan sejak Juli 2016. Keadaan darurat tersebut dinilai telah menyebabkan pelanggaran luas hak asasi manusia di negara tersebut.

Diantaranya adalah penangkapan 160 ribu orang dan pemecatan pegawai negeri secara sewenang-wenang oleh pemerintah setempat. “Presiden Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat setelah kudeta gagal pada Juli 2016 dan mengeluarkan lebih dari 20 dekrit, yang sering menyebabkan penyiksaan terhadap tahanan, pembiaran dan gangguan terhadap peradilan,” kata kantor hak asasi manusia PBB, Selasa (20/3/2018).

Dalam laporannya PBB menyebut, Turki harus segera mengakhiri keadaan darurat dan memulihkan pekerjaan lembaga dan hukum. Pemerintah Turki dinilai menyalahkan jaringan Fethullah Gulen, seorang ulama Muslim berbasis di Amerika Serikat, atas usaha kudeta yang gagal dan menyebabkan 250 orang terbunuh.  Dan Gulen membantah terlibat dalam kudeta itu.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Zeid Ra’ad al-Hussein mengatakan, jumlah orang yang ditangkap atau diberhentikan hanya untuk mengejutkan. Hampir 160 ribu orang telah ditangkap dan 152 ribu pegawai sipil dipecat, “Benar-benar kesewenang-wenangan yang terjadi dalam 18 bulan terakhir,” katanya dalam sebuah pernyataan.

“Guru, hakim dan pengacara diberhentikan atau dituntut; para jurnalis ditangkap, media ditutup dan situs web diblokir – jelas keadaan darurat yang dinyatakan secara berturut-turut di Turki telah digunakan untuk benr-benar dan secara sewenang-wenang mengurangi hak asasi manusia pada kebanyakan orang,” tambah Zeid.

Laporan setebal 28 halaman tersebut, mendokumentasikan penggunaan penyiksaan dan penganiayaan dalam tahanan, termasuk pemukulan kejam, serangan seksual, sengatan listrik dan waterboarding (cara pemeriksaan dengan meniru penenggelaman) oleh polisi, gendarmerie, polisi militer dan pasukan keamanan.

Di tenggara Turki dikatakan, pelanggaran hak asasi manusia yang besar dan serius terus dilakukan oleh aparat keamanan. Hal tersebut termasuk pembunuhan, penyiksaan, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penghancuran rumah serta warisan budaya Kurdi. Kantor hak asasi PBB meminta jalan penuh untuk dapat menilai keadaan di wilayah tersebut.

Sementara itu Pemerintah Turki pada Selasa (20/3/2018) langsung memberikan pernyataan mengecam laporan hak asasi manusia PBB tentang keadaan darurat di negara tersebut. Tuduhan tersebut dinilai tak berdasar dan mengatakan bahwa kritik itu menyiratkan upaya propaganda organisasi teroris.

“Laporan itu berisi dugaan tak berdasar yang sesuai dengan upaya propaganda organisasi teroris,” kata Kementerian luar negeri Turki dalam sebuah pernyataan sikapnya. (Ant)

Lihat juga...