Pelaku Biro Perjalanan Diminta Pahami Aturan PPIU

Editor: Irvan Syafari

173
Kepala Kemenag Balikpapan, Hakimin-Foto: Ferry Cahyanti.

BALIKPAPAN — Untuk memberikan pemahaman terhadap aturan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah (PPIU), Kantor Departemen Agama Kota Balikpapan mengumpulkan 30 biro perjalanan (tour and travel) umrah yang telah berizin di Kalimantan Timur.

Hal itu untuk mensosialisasikan PPIU, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah (PP) 79/2012 tentang pelaksanaan UU 13/2008.

Dari 30 pelaku usaha “tour & travel” yang diberikan sosialisasi adalah mereka yang telah memiliki izin beroperasi dimana 50 persennya pelaku usaha dari lokal Balikpapan, sedangkan sisanya dari luar Balikpapan.

“Dalam rangka memberikan pengertian pemahaman terhadap aturan-aturan penyelenggaraan umrah. Karena akhir-akhir ini ada penyelenggara yang tak memberangkatkan jemaahnya, seperti kasus first travel,” ungkap Kepala Kemenag Balikpapan, Hakimin di sela sosialisasi dan Koordinasi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, di Kantor Kemenag Balikpapan, Kamis (22/3/2018).

Dia mengatakan, seluruh penyelenggara yang ada atau beroperasi harus mempunyai dokumen atau izin dari Kemenag setempat. Selanjutnya akan diberikan pengarahan dan akan dimonitor terus oleh Kemenag.

“Karena yang bersentuhan adalah masyarakat dengan penyelenggara. Jadi bagi pelaku usaha perjalan umrah harus lapor ke Kemenag. Nanti di sana diberikan pengarahan. Di Balikpapan ini ada lokal dan nasional,” paparnya.

Hakimin juga menyarankan kepada masyarakat beberapa hal yang harus diperhatikan saat mendaftar yaitu pastikan izin penyelenggara atau travelnya, kepastian jadwal keberangkatannya, pastikan akomodasinya, pastikan visa dan paspornya.

“Ada lima kepastiannya yang telah ditetapkan Kementerian Agama salah satunya kepastian izinnya. Apabila ini tidak sesuai maka masyarakat harus perhatikan lagi,” ujarnya.

Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Ditjen PHU Arfi Hatim menyatakan, Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umroh (Ditjen PHU) tertuang bahwa agen perjalanan umroh yang belum memiliki izin operasional jelas ilegal dan dilarang memberangkatkan jamaah.

Aturan PPIU diatur dalam Undang-Undang Nomor 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Peraturan Pemerintah (PP) 79/2012 tentang pelaksanaan UU 13/2008.

“Barang siapa yang tanpa hak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh menerima pendaftaran dan memberangkatkan, maka masuk ranah pidana dengan sanksi 4 tahun dan denda Rp500 juta,” bebernya.

Saat sosialisasi Aturan Penyelenggara Umroh di Kadepag Balikpapan, Kamis (22/3/2018)-Foto: Ferry Cahyanti.

Arfi menyebutkan, bagi masyarakat yang bermaksud mendaftarkan atau mencari informasi berkaitan dengan umroh dapat mengunduh aplikasi Umrah Cerdas. Di mana, dalam aplikasi tersebut tertera “897 biro perjalanan” yang terdaftar.

“Kalau tidak ada dalam aplikasi berarti tidak terdaftar,” tutupnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.