Pelanggar Sanksi Perwali Pengurangan Sampah Plastik Dicabut Izin Usaha

Editor: Irvan Syafari

372
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Suryanto-Foto: Ferry Cahyanti.

BALIKPAPAN — Guna mengurangi sampah plastik setiap harinya, Pemerintah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan yang diterapkan pada tahun ini. Perwali tentang pengurangan sampah di Balikpapan telah dibuat dan ditandatangani Wali Kota, selanjutnya akan dievaluasi oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Di dalam perwali mengatur pengurangan penggunaan kantong plastik khususnya bagi ritel modern ataupun supermarket di Balikpapan. Perwali dikeluarkan setelah sebelumnya pemerintah kota mengeluarkan surat edaran mengenai plastik berbayar dan dinilai kurang maksimal dalam penerapannya.

“Kalo edaran tidak ada sanksi, tapi Perwali ada sanksi dan sudah dikonsultasikan ke Kemenkumham boleh diterapkan. Pada perwali ini sasarannya adalah ritel modern, supermarket,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, Suryanto, Senin (26/3/2018).

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan dalam setiap harinya sampah plastik menyumbang 60 ton atau 7,20 persen dari total 534 ton sampah yang diangkut perhari ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar.

“Sekitar 7,20 persen atau 60 ton sampah plastik umum, ini yang akan dikurangi 534 ton perhari sampah yang diangkut. Harapannya bisa mengurangi sampah plastik sampai 60 persen,” tandasnya.

Dalam perwali menurut Suryanto, juga diatur sanksi administratif apabila melanggar. Untuk tahap pertama sasaran kebijakan tersebut adalah ritel modern. Adapun sanksi yang diatur adalah pencabutan izin dari usahanya, apabila teguran pertama, kedua, ketiga dan perbaikan selama tiga bulan diabaikan.

“Kalau melanggar, teguran 1,2 dan 3, maka sanksinya bisa sampai pencabutan izin. Itu artinya ritel yang melanggar, dicabut izinnya tetapi setelah teguran 1,2 dan 3 dan diberikan waktu perbaikan selama tiga bulan,” tegasnya.

Suryanto mengatakan sebelum Perwali pengurangan sampah plastik diterapkan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada ritel modern, sekaligus melakukan persiapan.

“Sosialisasi dulu tiga bulan setelah evaluasi dari Gubernur. Masa sosialisasi itu sekaligus persiapan dari ritel untuk mempersiapkan kantong permanen. Tidak ada lagi plastik berbayar,” imbuhnya.

Tidak hanya perwali dalam pengurangan sampah plastik, pemerintah kota juga mendeklrasikan penggunaan tumbler untuk tempat minum agar dibawa setiap harinya untuk mengurangi tempat minum berbahan plastik.

Baca Juga
Lihat juga...