Pemerintah Diminta Lebih Aktif Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak

Editor: Koko Triarko

239

MALANG – Melalui momentum peringatan hari perempuan internasional, WCC Dian Mutiara mengajak semua pihak, terutama pemerintah, untuk bisa lebih meningkatkan perannya dalam mencegah terjadinya masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Tuntutan kami pada momentum international women day sebetulnya masih sama seperti tahun lalu, yakni menuntut kehadiran negara maupun pemerintah agar semakin aktif terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan,” jelas Direktur WCC Dian Mutiara, Sri Wahyuningsih, Kamis (8/3/2018).

Sri Wahyuningsih. -Foto: Agus Nurchaliq

Apalagi, katanya, saat ini Indonesia berada dalam sebuah tujuan besar mencapai sustainable defelopment goals (SDGs) pada 2030. Meskipun pada kenyataannya sekarang ini angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, jumlah perkawinan dini masih tinggi, kesetaraan gender masih belum meningkat. Belum lagi angka perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan tidak kunjung menurun, bahkan saat ini modus operandinya semakin complicated.

“Tahun 2016 di Malang tercatat terjadi 120 kasus kekerasan kepada perempuan dan anak. Tahun 2017 menurun menjadi hanya sekitar 70 kasus, tapi kemudian dua bulan terakhir di 2018 ini sudah terjadi 22 kasus,”ucapnya.

Karena itu, WCC Dian Mutiara sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan sebagai warga yang sadar, mempunyai komunitas yang  disebut komunitas Perempuan Aktivis Malang Raya, yang terdiri dari berbagai komponen dan komunitas yang peduli pada perempuan dan anak.

WCC ingin Indonesia memenuhi janji di dalam SDGs, sehingga pada 2030 diharapkan pembangunan dan pengentasan kemiskinan dan menghentikan kawin dini bisa tercapai.

Kalau tidak,  katanya, Indonesia harus mempertanggungjawabkan secara internasional, karena sekarang ini Indonesia dibiayai oleh tujuh negara kuat ekonominya di dunia.

“Jadi, tidak boleh main-main lagi, karena kita bisa dipermalukan kalau tahun 2030 itu tidak memenuhi target SDGs,” terangnya.

Lebih lanjut, Sri Wahyuningsih menyebutkan, bahwa yang tergabung dalam WCC Dian Mutiara mayoritas merupakan teman-teman terpelajar dan ibu-ibu aktivis yang bisa menjadi kekuatan bagi Malang Raya untuk menjadi lebih baik seperti di bidang informasi publik, karena informasi publik adalah hak dasar negara.

Kemudian, bahwa anak dan perempuan harus mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan WCC juga mencoba mengkritisi rancangan undang-undang KUHP yang justru berpotensi untuk mengkriminalisasi kelompok rentan.

“Kami juga ingin mendesak, agar Rancangan Undang-Undang (RUU)  Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan oleh DPR RI, sehingga kami punya payung hukum yang lebih kuat untuk menangani kekerasan seksual yang semakin hari modus operandinya semakin complecated,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...