Pemprov Sumbar Terus Berupaya Benahi Danau Maninjau

Editor: Koko Triarko

361

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tengah merampungkan penyusunan zonasi Danau Maninjau, guna mengantisipasi terjadinya kematian ikan yang sering melanda di danau tersebut.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, mengatakan hasil akhir dari Peraturan Daerah (Perda) Zonasi dapat menjadi kekuatan hukum untuk melakukan semacam reklamasi di Danau Maninjau.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra

“Persoalan ini belum bisa disahkan lagi. Akan ada beberapa pembahasan. Tapi, seiring itu akan kita coba kaji dulu amdalnya,” katanya, Senin (19/3/2018).

Ia menyebutkan, luas untuk dilakukan penggalian atau semacam reklamasi itu mencapai 130 meter persegi, tepatnya di salah kenagarian di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Menurutnya, untuk sedimen, pihaknya akan segera menurunkan tim untuk mencari lokasi yang pantas untuk meletakkan hasil pengerukan. Termasuk mencari efisiensi anggaran.

“Bagi saya, Danau Maninjau ini perlu segera dilakukan. Jika hanya rencana dan rencana saja, kapan mau jalan? Sementara sudah cukup banyak kerugian yang dialami petani ikan yang memiliki keramba apung di kawasan Danau Maninjau itu, yakni ikannya banyak yang mati,” sebutnya.

Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, mengatakan saat ini pihaknya tengah menggencarkan program “Save Maninjau” yang telah berjalan selama dua tahun belakangan. Ada 10 agenda Save Maninjau. Namun, dari jumlah tersebut, ada beberapa program yang di luar jangkauan Pemerintah Kabupaten Agam.

Dikatakannya, salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah pengerukan sedimen. Tetapi, untuk melakukan hal itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan, untuk menuntaskan hal tersebut setara dengan satu tahun APBD Kabupaten Agam.

Ia menduga, yang menjadi pemicu utama kematian ikan di Danau Maninjau adalah persoalan sedimen tersebut. Sehingga bila persoalan tersebut tidak teratasi, masalah Danau Maninjau akan terus terjadi.

Menurutnya, kalau berbicara soal konsep, Danau Maninjau paling siap dibandingkan danau-danau lain di Indonesia yang mayoritas tercemar. Bahkan, tak terhitung jumlah Kementerian yang memuji Danau Maninjau tersebut.

“Saya tegaskan, kami sangat membutuhkan dana, bukan soal pujian ini dan itu,” ungkapnya.

Trinda Farhan Satria menyebutkan, selain soal sedimen, penyebab kematian ikan juga dipicu semakin menjamurnya keramba jaring apung (KJA). Bahkan, KJA juga sebagai penyumbang terbesar pencemaran Danau Maninjau.

Ia melihat, dari tahun ke tahun jumlah KJA danau Maninjau terus meningkat. Misalnya, pada 2001, jumlah KJA hanya 3.500 unit. Lima belas tahun setelah itu atau di 2016, jumlahnya naik drastis menjadi 17.226 KJA lebih. Padahal, dari hitungan Pemkab Agam, danau yang luasnya mencapai 9.737,5 hektare hanya bisa mewadahi sekitar 6.000 KJA.

“Saya lihat untuk KJA ini intinya perlu diatur, tapi bukan berarti melarang,” tegasnya.

Baca Juga
Lihat juga...