Pemuda Katolik Sikka: Masalah HAM Belum Banyak Dipahami Masyarakat

Editor: Irvan Syafari

314

MAUMERE — Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak-hak dasar manusia di Kabupaten Sikka belum terlalu dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat di desa-desa sehingga perlu ada sebuah langkah edukatif kepada masyarakat.

“Sebagai generasi muda, kami melihat persoalan HAM di masyarakat belum terlalu dipahami secara baik dan benar sehingga muncul berbagai persoalan seperti kekerasan terhadap anak dan perempuan yang cenderung mengalami peningkatan,” sebut Gaudensius Andy Pio, Selasa (20/3/2018).

Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Sikka ini mengatakan, kepihaknya akan bekerja sama dengan LBH Nusra untuk menggelar workshop HAM dan Politik besok Rabu (21/3/2018) di aula Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai langkah edukasi dan preventif kepada masyarakat.

“Kegiatan ini sebagai langkah edukasi dan preventif bagi masyarakat kabupaten Sikka dan provinsi Nusa Tenggara Timur tentang hak dasar atau hak pokok yang di bawah oleh manusia sejak lahir,” sebutnya.

Pihaknya kata Andy, ingin menggali akar persoalan yang ada di tengah masyarakat Kabupaten Sikka tentang persoalan hak asasi manusia dan politik, Setelah menemukan persoalan yang ada lalu akan merumuskan dalam bentuk aturan-aturan yang kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah.

“Kami berharap dengan temuan persoalan yang berlangsung selama work shop nanti, bisa menjadi referensi buat Pemda Sikka untuk dijadikan Peraturan Bupati, mengingat Kabupaten Sikka adalah Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia,” terangnya.

Jhon Bala, pimpinan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusa Tenggara (Nusra) mengaku tertarik dan bersedia bekerjasama dengan Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Sikka untuk menggelar kegiatan workshop mengingat kondisi masyarakat yang masih belum paham benar apa itu HAM serta peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Ketidaktahuan masyarakat membuat mereka seolah menganggap apa yang dialkukan merupakan sebuah kebiasaan, meski itu dapat dikategorikan melanggar HAM. Masyarakat kita juga terlihat apatis terhadap politik sebab tidak tahu apa manfaat politik dan hak dan kewajiban masyarakat di bidang politik,” sebutnya.

Ditambahkan John,dengan ditetapkannya kabupaten Sikka sebagai kabupaten Ramah HAM maka masyarakat harus terus menerus mendapatkan pendidikan terkait HAM guna menekan pelanggaran HAM yang sering terjadi. Bahkan perangkat desa pun harus mendapatkan edukasi ini agar bisa menjadi penegak HAM saat memimpin masyarakat.

Baca Juga
Lihat juga...