Pengamat Ekonomi: Disparitas Pembangunan Masih Terjadi di NTB

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

546
Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Firmansyah/foto : Turmuzi

MATARAM — Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), Firmansyah mengatakan, sampai saat proses pembangunan yang berlangsung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama antara dua Pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masih terjadi disparitas atau ketimpangan.

“Sampai saat ini kalau dilihat, pembangunan antara dua pulau, Lombok dan Sumbawa, pada semua sektor, terutama sektor ekonomi, masih terjadi ketimpangan,” kata Firman di Mataram, Selasa (13/3/2018).

Pembangunan sektor pariwisata misalkan yang selama ini menjadi sektor andalan selain sektor pertanian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB, masih banyak terfokus di Pulau Lombok.

Program pembangunan nasional seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pembangunan Global Hub, Pelabuhan Kayangan, termasuk beberapa program pembangunan strategis lain.

“Padahal kalau berbicara potensi ekonomi, baik sektor pariwisata maupun pertanian, potensi dimiliki Pulau Sumbawa tidak kalah dari Pulau Lombok,” katanya.

Sebut saja kawasan Samota yang di dalamnya terdapat Teluk Saleh, Moyo, Lakey dan Gunung Tambora yang di dalamnya terdapat berbagai potensi ekonomi, mulai dari potensi pertanian, perikanan dan pariwisata yang sangat indah.

Lebih lanjut Firman juga melihat pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah sampai pusat yang masih terfokus pada pembangunan infrastruktur yang dinilai belum maksimal mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur itu, kalau dengan keberadaan infrastruktur tersebut, geliat prekonomian masyarakat tumbuh dengan baik, nilai ekspor lebih tinggi, tapi kalau kemudian nilai impor juga masih tinggi, maka keberadaan pembangunan infrastruktur belum mampu dimaksimalkan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Zainul Majdi mengatakan, dalam proses pembangunan yang selama ini berlangsung, Pemda NTB benar-benar menjadikan infrastruktur sebagai daya ungkit pembangunan ekonomi.

Tapi ketika bicara infrastruktur dengan keterbatasan anggaran, kebijakan dijalankan dalam penggunaan anggaran, tentu harus diutamakan mana yang memang harus jadi prioritas, bukan semata membangun jalan, tanpa prioritas.

“Terbukti dengan kebijakan tersebut pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 7,1 tanpa tambang, kemiskinan turun 1,01 persen dari total angka kemiskinan di NTB sebesar 16,07 persen, termasuk pengangguran, turun 3,32 persen Kemiskinan, kalau pembangunan infrastruktur bagus, potensi yang ada di daerah akan melenjit,” sebutnya.

Terkait proses pembangunan yang dinilai terjadi disparitas antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, Majdi menjelaskan, luas antara Lombok dan Sumbawa sangat jauh, luas Pulau Sumbawa sama dengan tiga kali Pulau Lombok.

Itulah sebabnya ketika anggaran untuk pembangunan di Pulau Sumbawa, meski besar, tidak akan terlalu nampak kelihatan, karena luasnya wilayah, padahal dari sisi perhatian dan anggaran digelontorkan juga besar.

“Jadi kalau disebut terjadi disparitas sebenarnya tidak juga, karena memang karena luas Pulau Sumbawa yang membuat anggaran digelontorkan tidak nampak kelihatan dibandingkan Pulau Lombok yang kecil,” katanya.

Baca Juga
Lihat juga...