Pengawasan Lemah, TAKEN Gugat UU BUMN ke MK

Editor: Mahadeva WS

225
Liona N. Supriatna Koordinator Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia Gugat UU BUMN ke MK – Hajoran M Pulungan

JAKARTA – Hak pengawasan terhadap BUMN oleh DPR sebagai wakil rakyat telah diserahkan ke pemerintah. Kondisi tersebut memunculkan kemungkinan adanya penyimpangan pelaksanaan modal negara.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan dari Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) melakukan gugatan uji materil UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan dilakukan di Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN serta Pasal 4 ayat (4) yang mengatur perubahan penyertaan modal negara.

Gugatan dilakukan karena kedua pasal tersebut dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945. “ Kurangnya pengawasan tersebut menjadikan terancamnya kedaulatan ekonomi nasional karena negara tidak lagi menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam konteks ini, pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada Pemerintah tidak digunakan sebagaimana seharusnya,” ujar Koordinator TAKEN Liona N. Supriatna di sidang uji materil UU BUMN, Senin (5/3/2018).

Menurutnya, jika UU BUMN tidak di gugat dan ekonomi nasional tidak kembali ke konstitusi di mana perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan. Cepat atau lambat, ekonomi Indonesia akan dikuasai oleh asing karena posisi BUMN lemah.

“Penguasaan asing terhadap beberapa sektor ekonomi telah lama terjadi, seperti misalnya, perbankan (50.6%), pertambangan migas (70%), pertambangan batu bara, bauksit, nikel dan timah (75%), tembaga dan emas (85%),” terangnya.

Liona menyebut, saat ini ada 118 peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan UUD1945 atau disebutnya pro asing. Agar sesuai dengan UUD 1945, tambahnya, ke-118 UU itu termasuk di dalanmya UU BUMN harus di gugat untuk diluruskan.

Khusus untuk UU BUMN jika tidak di gugat dan terus digunakan, diyakini akan ada kerugian yang harus diterima masyarakat. UU BUMN bukan hanya tidak sesuai dengan UUD 1945 tetapi juga tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pendirian BUMN itu sendiri.

“Negara tidak dapat melaksanakan amanat UUD 1945 untuk melaksanakan perekonomian nasional dalam bentuk usaha bersama yang didasarkan pada asas kekeluargaan, dan negara tidak dapat menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, serta tidak dapat mencapai sebasar-besarnya kemakmuran rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...