banner lebaran

Peningkatan Kualitas Layanan Publik di NTB Terkendala SDM

Editor: Koko Triarko

160
Sekretaris NTB, Rosiady Sayuti/Foto: Turmuzi

MATARAM – Mewujudkan layanan publik berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak saja menyangkut masalah kebijakan dan komitmen melakukan perbaikan tata kelola manajemen birokrasi pemerintahan.

“Masalah mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi kendala dalam menciptakan layanan publik yang berkualitas dan profesional kepada masyarakat”, kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Rosiady Sayuti, di Mataram, Selasa (13/3/2018).

Diakuinya, kebijakan mutasi atau setiap ASN dipindahtugaskan dari sebuah jabatan di satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke OPD lain seringkali menjadi salah satu penyebab SDM pada bidang tertentu mengalami krisis.

Karena ASN yang secara SDM memang telah memiliki kompetensi pada satu OPD tertentu, harus dipindahtugaskan pada OPD lain, sehingga akan ditemui kesulitan untuk mencari penggantinya.

“Karena itu, proses regenerasi SDM ASN di setiap instansi perlu dilakukan dan diperkuat”, katanya.

Bahkan,  secara resmi yang menggantikan posisi tersebut tidak otomatis memahami dan memiliki kapasitas yang sama. Artinya, proses edukasi  dan regenerasi itu menjadi bagian dari perhatian dari pimpinan di unit masing-masing, sebagai proses kaderisasi pada hal-hal yang sifatnya teknis.

Selain itu, pada era sekarang di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, sehingga informasi mengenai berbagai kebijakan dan program dijalankan Pemda NTB yang dihasilkan pemerintah perlu diperkuat publikasinya melalui media online.

“Sehingga, bagi masyarakat siapa saja yang membutuhkan tidak perlu mendatangi SKPD terkait, tapi cukup mengakses melalui media online, dokumen peraturan daerah yang memang sifatnya terbuka untuk masyarakat, sudah harus ada di internet atau di website,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menyebutkan, aduan terkait layanan publik di semua sektor di NTB, mulai dari soal pungutan liar, percaloan hingga praktek maladministrasi dari masyarakat masih tinggi.

Ia mengatakan, di era keterbukaan seperti sekarang, tidak ada cara lain bagi Pemda dan segenap aparatur sipil negara, selain terus berupaya berinovasi dan melakukan terobosan melakukan perbaikan tata kelola layanan publik.

“Selain terobosan dan inovasi kreatif, juga dibutuhkan komitmen serta usaha ekstra keras dari Pemda NTB dalam melakukan perbaikan layanan publik” katanya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.