Pernikahan Dini Sebabkan Lambannya Peningkatan IPM NTB

Editor: Koko Triarko

369
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, Lalu Makrippudin. –Foto: Turmuzi

MATARAM – Pernikahan usia anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya bisa diatasi, dan menjadi salah satu penyebab Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB lamban mengalami kenaikan.

“Sebanyak 70 per 1.000 dari wanita usia 15 sampai 19 tahun di NTB telah menikah dan melahirkan masih fokus pendewasaan usia perkawinan, karena kita lihat data, 70 di antaranya telah melahirkan”, kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB, Lalu Makrippudin, di Mataram, Rabu (21/3/2018).

Banyak wanita usia muda melahirkan di NTB terjadi karena perkawinan dilakukan pada usia anak. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan angka nasional yang hanya mencapai 48 persen.

Karena itu, penekanan utama BKKBN NTB adalah menekan perkawinan usia anak, dengan menggandeng berbagai mitra dari institusi pendidikan, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi.

“Selain institusi pendidikan negeri maupun Pondok Pesantren, BKKBN juga menggandeng Ormas keagamaan seperti Muslimat Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Wathan dan Muhammadiyah”, katanya.

Dikatakan Makrippudin, kalau ormas dan tokoh agama yang bicara di tengah masyarakat, biasanya lebih mudah diterima dan didengar. Ikatan Bidan Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia juga termasuk di dalamnya.

Sosialisasi langsung kepada siswa usia anak melalui sekolah dan pesantren juga akan ditekankan, karena selama ini tidak sedikit di antara mereka banyak yang drop out karena menikah usia dini.

“Idealnya, usia perkawinan yang baik di atas 21 tahun bagi wanita dan usia 25 tahun bagi laki-laki, karena usia di atas 21 tahun, itu idealnya, karena untuk menikah itu diperlukan persiapan, baik sehat secara fisik termasuk rahimnya juga siap”, katanya.

Selanjutnya, siap secara ekonomi, kalau sudah nikah tidak siap secara ekonomi, nanti mudah bertengkar. Selain  itu juga siap secara psikologis, mengingat menikah adalah hal yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup, dan akan bersama pasangan hidup selamanya, artinya karena selalu bersama dan itu perlu pengendalian.

“Persiapan ekonomi, pendidikan, psikologis, kesehatan ini memungkinkan pada usia 21 tahun, karena itu kita berharap pernikahan bisa dilakukan diatas usia 21 tahun”, katanya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin, mengatakan, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan keluarga yang maju dan sejahtera, terutama dari sisi perekonomian, selain harus ditopang dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, juga harus didukung dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui  program Keluarga Berencana (KB).

“Mewujudkan masyarakat dan keluarga sejahtera, selain terkait kualitas SDM yang baik, juga harus didukung dengan program KB, yaitu dua anak cukup” kata Amin.

Baca Juga
Lihat juga...