PLN Sumbagsel Sosialisasikan Penggunaan Lahan Gardu Induk di Ketapang

Editor: Koko Triarko

426

LAMPUNG — Seiring meningkatnya kebutuhan listrik di wilayah Lampung, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Selatan berencana membangun gardu induk pembangkit listrik 150 Kilo Volt di beberapa wilayah di Kecamatan Ketapang dan Jati Agung.

Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan, berkait rencana tersebut pihaknya membutuhkan pengadaan lahan milik warga. Lahan tersebut akan digunakan sebagai lokasi dibangunnya infrastruktur ketenagalistrikan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan gardu Induk.

“Hari ini PLN UIP Sumbagsel akan melakukan sosialisasi kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Lampung Selatan dengan area terdampak di kecamatan Ketapang dan Jatiagung,” terang Supriyanto, di Ketapang, Kamis (1/3/2018).

Supriyanto menjelaskan, penyediaan lahan pembangunan ketenagalistrikan akan dipantau oleh pemerintah daerah, tim pengawal dan pendampingan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D) dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Penyediaan lahan milik warga di Ketapang akan dipergunakan untuk pembangunan gardu induk 150 KV.

Ganti rugi atas penggunaan lahan masyarakat untuk pembangunan gardu induk, SUTT dan SUTET tersebut akan berdasarkan harga kewajaran. Penentuan harga akan dilakukan oleh tim appraisal pembebasan tanah independen.

Khusus untuk di wilayah kecamatan Ketapang akan mempergunakan 15 bidang lahan milik warga untuk pembangunan gardu induk. “Bagi warga yang lahan miliknya terdampak pembangunan gardu induk, akan dilakukan berita acara sudah mengikuti sosialisasi, agar tidak ada persoalan kelak kemudian hari,” ungkap Supriyanto.

Assistant Engineer PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Sumatera Bagian Selatan, Prabu Ningrat, menegaskan sosialisasi dilakukan untuk memberi  pemahaman yang sama kepada pemerintah daerah dan masyarakat mengenai pentingnya pembangunan infrastruktur kelistrikan. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan, guna memenuhi kebutuhan listrik secara adil dan merata.

“Selama ini, pasokan listrik kerap menjadi kendala dan akan dibangun gardu induk di Ketapang, terkait rencana pembangunan kawasan industri di Way Pisang sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat,” bebernya.

Terkait ganti rugi lahan dengan prinsip kewajaran, Prabu Ningrat menyebut lahan yang terkena ganti rugi meliputi tanam tumbuh dan tanah. Kemudian ganti rugi di bawah jalur SUTT, SUTET berupa tanaman keras yang berpotensi masuk ke ruang bebas akibat konstruksi tapak tower.

“Berdasarkan penelitian kawasan di bawah SUTT dan SUTET aman untuk kegiatan masyarakat, sehingga warga tidak perlu kuatir,” beber Prabu Ningrat.

Nyoman, salah satu warga terimbas proyek pembangunan tapak tower SUTET menyebut, salah satu kendala yang dihadapi warga adalah adanya sisa lahan yang tidak terkena proyek pascapembebasan lahan.

“Kami sangat berharap, sisa lahan yang sangat sedikit tersebut bisa ikut dibeli oleh pihak PLN, karena untuk dijual pun tidak akan laku, karena luasnya sangat sedikit,” beber Nyoman.

Ia berharap, sebelum ada pembayaran dari PLN untuk lahan, warga masih bisa melakukan proses penggarapan lahan sawah miliknya. Sementara jika ada kepastian terkait pembayaran lahan, maka warga yang sudah menerima pembayaran tidak akan menggarap lahan tersebut.

Pada kegiatan sosialisasi tersebut para warga yang lahannya terimbas proyek pembangunan infrastruktur kelistrikan juga diberi pemahaman terkait kepemilikan lahan.

Verifikasi berkas dan keabsahan surat kepemilikan tanah yang akan dicek oleh BPN dilakukan untuk mengetahui luasan lahan terdampak. Selain itu, kepastian hukum terkait tanah yang sudah terpakai untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan akan ditanggung oleh PLN dalam hal pemecahan sertifikat tanah sehingga tidak membebani warga.

Baca Juga
Lihat juga...