PMK-15 Tidak Berlaku Jika Ada Pembukuan

290
Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan - Foto pajak.go.id

JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangaan Robert Pakpahan menegaskan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto tidak berlaku jika wajib pajak yang diperiksa memiliki bukti pembukuan atau pencatatan.

Dalam Pasal 1 PMK-15 menyebut, Wajib Pajak (WP) wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Hal itu untuk menghindari dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan pada saat dilakukan pemeriksaan. Sehingga diketahui bahwa WP tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan.

“Kalau wajib pajak (WP) memiliki pembukuan saat diperiksa, metode ini tidak dipakai. Kalau punya dan diberikan pencatatan, metode ini tidak berlaku,” ujar Robert, Senin (5/3/2018).

WP yang tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya yang mengakibatkan peredaran bruto sebenarnya tidak diketahui, maka peredaran bruto WP yang bersangkutan akan dihitung dengan cara lain.

Adapun cara lain untuk menghitung peredaran bruto WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode transaksi tunai dan nontunai. Sumber dan penggunaan dana, satuan dan atau volume, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, proyeksi nilai ekonomi, dan penghitungan rasio.

“Kalau tidak melakukan pembukuan dan pencatatan, baru dipakai metode ini, atau Dia bikin pencatatan tapi tidak dikasih waktu diperiksa, dipakai metode ini,” ujar Robert.

PMK-15 pada intinya membolehkan Ditjen Pajak menggunakan cara lain untuk menghitung besarnya peredaran bruto WP apabila dalam pemeriksaan WP tidak kooperatif. Sikap dari WP tersebut menjadikan  pemeriksa tidak dapat mengetahui peredaran bruto WP.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, dari 18 juta WP yang wajib melaporkan surat pemberitahuan (SPT), hanya 0,1 persen yang mendapatkan pemeriksaan oleh Ditjen Pajak. Sementara itu, sisanya tidak diperiksa mengingat Indonesia menganut sistem pemeriksaan sendiri oleh WP atau self assessment.

“Kami perlu ingatkan lagi, sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment. Jadi, WP menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan menyetorkan sendiri. Jadi, sebagian besar malah kami tidak meliihat sama sekali. Hanya 0,1 persen yang diperiksa, jadi 99,9 persen itu kami tidak pernah lihat dia punya buku atau catatan atau tidak,” pungkas Robert. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...