PMKRI Maumere Gelar Demo Menyoal Kepemilikan Kampus Unipa

Editor: Irvan Syafari

1.068

MAUMERE ––  Puluhan mahasiswa Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere menggelar aksi demo ke kampus Universitas Nusa Nipa (Unipa) Maumere dan Gedung DPRD Sikka. Mereka menanyakan status kepemilikan kampus Unipa, apakah milik pemerintah Kabupaten Sikka ataukah milik pribadi tertentu.

“Penjelasan tentang sejarah Unipa masih menjadi pertanyaan publik. Isu dan perkembangan soal Unipa selalu dikaitkan dengan salah satu kandidat Calon Bupati Sikka. Sementara isu lainnya yang berkembang, sesuai akta, Unipa didirikan oleh lima orang,” ujar Ketua PMKRI Maumere Benediktus Rani, Selasa (27/3/2018).

Dikatakan Benediktus saat berdialog dengan 9 anggota DPRD Sikka, dalam akta pendirian Nomor 5 tahun 2003 dikatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi Nusa Nipa dengan kekayaan awal 2 miliar rupiah merupakan uang Pemkab Sikka yang bersumber dari APBD II Sikka.

“Berdasarkan hasil audensi kami dengan Bupati Sikka dan investigas ke beberapa anggota DPRD Sikka disebutkan Unipa adalah milik Pemkab Sikka. Hasil audensi kami dengan pihak Yayasan Nusa Nipa, kepemilikan Unipa merupakan kolaborasi antara Pemkab Sikka dan Yayasan,” terangnya.

Hal ini tandas Benediktus,membuat pihaknya dan masyarakat Kabupaten Sikka merasa ada kejanggalan terkait dua pernyataan yang berbeda. Untuk itu PMKRI meminta DPRD Sikka segera memanggil pihak Yayasan untuk meluruskan permasalahan terkait status kepemilikan Unipa.

Sekertaris Jenderal PMKRI Cabang Maumere Petrus Sius Sawa Seko menambahkan, selama 13 tahun Unipa berdiri, laporan keuangan Yayasan Nusa Nipa tidak pernah diaudit oleh akuntan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

“Dalam pasal 52 Undang-undang itu jelas dan tegas menyatakan, yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan hasil audit tersebut langsung dipublikasikan. Tapi pihak Yayasan sengaja mengabaikan perintah undang-undang sehingga laporan tersebut tidak pernah diaudit dan dipublikasikan,” tuturnya.

Hal ini sambung Petrus mengindikasikan terjadinya sebuah penyimpangan dan sampai detik ini belum ada keterbukaan dari pihak yayasan apakah sudah pernah diaudit?.Kalau sudah pernah diaudit maka dimana hasil auditnya sebab harus dipubilkasikan di papan informasi yayasan dan di media massa.

“Untuk itu kami dari PMKRI Maumere mendesak DPRD Sikka segera meminta pihak yayasan untuk segera melakukan audit keuangan dan wajib dipublikasikan. Dana bantuan dari Pemkab Sikka juga tidak ada kejelasannya sehingga sangat membingungkan dan membuat curiga masyarakat,” ungkapnya.

Jika benar Pemkab Sikka pernah memberikan bantaun berupa hibah kepada Unipa tegas Petrus, maka PMKRI Maumere meminta agar bantuan yang dikeluarkan dari dana APBD Sikka ini harus diaudit. DPRD juga harus menjelaskan berapa kali dana bantuan diberikan dan berapa jumlahnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.