Pungli Lembaga Pendidikan di NTB, Marak

Editor: Satmoko

260
Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Ridho Rasyid/Foto: Turmuzi

MATARAM – Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Ridho Rasyid mengatakan, praktik pungutan liar di lembaga pendidikan masih marak dan kerap terjadi di NTB.

“Pungli biasa berlangsung dan dilakukan pihak sekolah saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), pasca PPDB setelah ujian nasional, penahanan ijazah, dan ini hampir berlangsung setiap tahun,” kata Ridho di Mataram, Kamis (1/3/2018).

Ridho menduga, masih maraknya terjadi Pungli di lembaga pendidikan, selain pengawasan lemah, juga karena tidak adanya komitmen kuat dari Pemda provinsi, kabupaten dan kota mencegah hal tersebut dengan membangun sistem yang kuat.

Selain pungli, praktik percaloan dan maladministrasi juga sering ditemukan, baik dalam proses PPDB maupun setelahnya dan ini sangat merugikan masyarakat.

“Kalau praktik semacam itu tidak dicegah, kasihan masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin saja dari segi kemampuan anaknya cerdas, tapi karena tidak memiliki uang banyak, tidak bisa masuk sekolah yang diinginkan,” ungkapnya.

Disamping itu, jelas Ridho, praktik pungli dan percaloan juga akan mencoreng nama baik lembaga pendidikan, yang seharusnya sebagai tempat mendidik anak menjadi pribadi jujur, tapi justru dirusak oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Karena itulah, ia meminta kepada Pemda tingkat provinsi, kabupaten dan kota supaya serius serta memiliki komitmen bersama membangun sistem yang kuat di lembaga pendidikan guna mencegah praktik pungli.

Berdasarkan catatan Ombudsman, selama 2017, dari 203 laporan dan aduan masyarakat terkait layanan publik yang diterima, aduan sektor pendidikan paling mendominasi yaitu 58 aduan, baik dengan cara datang langsung maupun melalui email.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Suruji memastikan, pasca peralihan kewenangan pengelolaan sekolah SMA, SMK dan SLB dari kabupaten/kota ke provinsi, Dikbud NTB memastikan akan mengawasi secara ketat semua sekolah, terutama dalam proses PPDB guna mencegah terjadinya pungli, termasuk pungutan dalam bentuk apapun.

“Kalau sumbangan boleh saja, dengan catatan harus atas persetujuan orang tua murid dan jumlahnya tidak boleh ditentukan,” katanya.

Baca Juga
Lihat juga...