Sejumlah Fraksi di DPRD Sikka Soroti Minimnya PAD

Editor: Satmoko

443

MAUMERE – Sejumlah Fraksi di DPRD Sikka menyoroti minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sikka yang hanya tercapai 62 persen. Pencapaian ini mempertegas rendahnya kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam mengejar target penerimaan pendapatan.

“Setelah mencermati dan mengkaji Pidato Pengantar Bupati Sikka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka tentang LKPJ APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2017, Fraksi NasDem menyoroti rendahnya realisasi PAD,” tegas Yani Making, Sabtu (10/3/2018).

Dikatakan Yani, fraksinya menilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu mencapai 62,93 persen saja atau sebesar Rp89.917.335.217,17 dari target yang ditetapkan sebesar Rp142. 894. 813.580. Fraksi tersebut mempertanyakan keseriusan dan konsistensi pemerintah mengejar target PAD.

“Fraksi kami menduga penurunan PAD ini disebabkan karena rendahnya kinerja SKPD yang bersentuhan langsung. Oleh karena itu Fraksi berharap agar dalam menetapkan target pendapatan, pemerintah harus lebih rasional dan masuk akal agar dalam pelaksanaannya dapat memenuhi target yang ditetapkan,” tegasnya.

Rapat paripurna DPRD Sikka terkait Pemandangan Umum Fraksi-fraksi LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2017 yang hanya dihadiri oleh 19 anggota dari total sebanyak 35 anggota dewan. Foto: Ebed de Rosary

Hal senada juga disampaikan Fraksi Hanura yang diketuai Marselinus Sawa yang melihat bahwa persentase dari keberhasilan itu belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah masih belum maksimal.

Terkait belanja, sebut Marselinus, fraksi Partai Hanura memberikan apresiasi terhadap penyerapan anggaran yang cukup tinggi sebesar Rp1.037.165.288.844,46 atau sebesar 84,70 persen dari target anggaran sebesar Rp1.224.457.316.547,17.

“Namun harus diimbangi dengan pemanfaatan. Defisit anggaran sebesar Rp59.500.000.000 masih cukup tinggi sehingga Fraksi menyarankan dalam mendesain program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tegasnya.

Fraksi PKPI melalui Afridus Aeng menilai, realisasi PAD ini masih tumpang tindih karena ada yang menyebutkan hanya mencapai 40 miliar lebih dari target yang ditetapkan dan jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga mengindikasikan kinerja SKPD rendah.

“Hal ini ada benarnya juga dan sejalan dengan keluhan bahwa keuangan daerah saat ini sangat goyah. Di tengah mobilitas pengeluaran keuangan yang harus dibiayai untuk mendukung setiap pelaksanaan program kegiatan yang telah terjadwal,” terangnya.

Bahkan, kata Afridus, disinyalir ada item pembiayaan yang telah dianggarkan tidak akan dapat terealisasi mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini. Oleh karena itu, Fraksi PKP Indonesia mengharapkan, penjelasan pemerintah terkait dengan keakuratan data realisasi PAD tahun anggaran 2017.

“Keberadaan Badan Pendapatan Daerah yang diharapkan mampu mendongkrak peningkatan PAD dengan menggali potensi-potensi yang ada seakan jauh dari harapan. Koordinasi bersama dengan OPD yang mengelola penerimaan atau pendapatan tidak maksimal,” ungkapnya.

Untuk itu, Afridus meminta agar Badan Pendapatan Daerah ini perlu dievaluasi kembali. Dan bila perlu dimergerkan atau digabung kembali dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Baca Juga
Lihat juga...