banner lebaran

Sumbar Membutuhkan 70 Petugas Penjaga Pintu Air

Editor: Irvan Syafari

284
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Sumatera Barat Rifda Suriani-Foto: M. Noli Hendra

PADANG — Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat menyatakan penjaga pintu air yang selama bekerja untuk menjaga aliran air, ternyata kini telah berangsur berkurang.

Kepala Dinas PSDA Sumatera Barat Rifda Suriani mengatakan, untuk mendukung program ketahanan pangan, hal utama yang perlu dilakukan ialah perbaikan saluran irigasi.

Akan tetapi, sejauh ini selain perbaikan irigasi terus dilakukan, persoalan petugas yang menjaga pintu air yang kini mengalami pengurangan.

Ia menyebutkan, sajauh ini untuk infrastruktur irigasi di sejumlah daerah di Sumatera Barat, sudah cukup banyak. Hanya saja saat ini butuh operasional dan perawatan. Direncanakan persoalan petugas penjaga pintu air itu, akan dipenuhi pada tahun 2018 ini.

“Operasional sangat diutamakan. Dengan fasilitas infrastruktur irigasi yang memadai, namun tidak ada tenaga yang mengatur, maka pembagian air tidak maksimal,” katanya, Senin (26/3/2018).

Menurutnya, untuk petugas penjaga pintu air itu, nantinya akan diikat dengan kontrak. Namun mengingat penjaga yang ada di pintu air irigasi sudah diserahkan ke kabupaten dan kota, maka persoalan kontrak diurus oleh kabupaten dan kota.

“Intinya mulai sekarang kita secara perlahan akan memenuhi kekurangan tersebut,” tegasnya.

Rifda menjelaskan, jika pada satu daerah irigasi (DI) ada bendung, kemudian saluran, maka daerah itu dibutuhkan petugas untuk menjaga di kawasan tersebut.

Artinya, padasetiap saluran mengaliri sejumlah kawasan, yang menyeimbangkan air mengalir dari satu kawasan ke kawasan, maka diperlukan tenaga pengatur.

“Jika tidak petugasnya justru pemanfaatan saluran irigasi menjadi tidak optimal, air bisa membanjiri satu kawasan, disatu sisi kawasan lainnya kekurangan,” ucapnya.

Sementara untuk perawatan, katanya, banyak saluran yang sudah selesai dibangun, namun menjadi tidak optimal karena tidak adanya perawatan. Sementara biaya membangun lebih besar dari perawatan.

Untuk itu melalui program padat karya yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Sumbar akan optimalkan perawatan saluran irigasi.

Paling tidak Sumatera Barat membutuhkan 70 tenaga penjaga pintu air. Tenaga itu nantinya akan disebar pada 65 daerah irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Rencana pemanfaatan saluran irigasi tersebut juga sejalan dengan arahan dari Kementrian Pekerjaan Umum. Dimana, pemerintah provinsi bertanggungjawab mengantarkan air sampai pada petak sawah, artinya, tanggung jawab Pemprov Sumbar tidak lagi terbatas dengan kewenangan irigasi.

Ia mengaku, pada anggaran 2018, PSDA Sumatera Barat tidak banyak pembangunan saluran irigsai baru. Untuk pembangunan baru, hanya daerah irigasi Ampiang Parak, Pesisir Selatan. Karena DI tersebut adalah kewenangan provinsi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit juga meminta kepada PSDA untuk serius soal irigasi. Apalagi cukup banyak kawasan pertanian di Sumatera Barat yang tadah hujan. Apabila tidak memiliki irigasi, maka target swasembada pangan tidak akan tercapai.

“Saya selalu menyampaikan kepada PSDA dan instansi pemerintah lainnya, untuk serius soal irigasi ini. Petani itu butuh air, jika kita tidak respon, maka dampaknya kepada produksi pangan,” jelasnya.

Menurutnya, irigsai yang saat ini belum bisa dituntaskan pengerjaannya ialah irigasi di Batang Sinamar, Kabupaten Agam. Pembangunan irigasi itu berada di wewenang Balai Wilayah Sungai Sumatera V.

“Saya ingin sekali irigasi di Batang Sinamar cepat selesai. Supaya persoalan air di sana bisa bercukupi, terutama untuk pertanian. Sebab di sana cukup banyak yang bertani,” ungkapnya.

Khusus di Batang Sinamar, saat ini pemerintah tengah mengupayakan melakukan pendekatan kepada masyarakat, karena ada beberapa titik persoalan tanah yang belum bebas.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.