Tahun Ini Alokasi Pupuk Bersubsidi di Sumbar 191.360 Ton

Editor: Koko Triarko

443

PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 191.360 ton di 19 kabupaten dan kota. Jumlah itu merupakan kuota yang didapatkan oleh petani pada 2018 ini. 

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Heri Nofriadi, mengatakan kuota pupuk bersubsidi ini memiliki jumlah yang berbeda, ketika didistribusikan kepada sejumlah kelompok tani yang ada di Sumatera Barat.

“Pupuknya ada jenis Urea, SP-36, ZA, NPK, dan organik, dengan jumlah yang berbeda,” jelasnya, Senin (12/3/2018).

Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Sumatera Barat, Heri Nofriadi/Foto: M. Nolu Hendra

Ia mengatakan, daerah yang paling banyak mendapatkan alokasi pupuk, yakni Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 29.748 ton, dengan rincian pupuk Urea 12.700 ton, SP-36 4.100 ton, pupuk ZA 3.748 ton, dan pupuk NPK 7.700, serta pupuk organik 1.500 ton.

Alasan alokasi pupuk lebih banyak di Kabupaten Pasaman Barat, karena daerah tersebut merupakan daerah terbesar yang memproduksi sawit, serta ditambah cukup luasnya lahan pertanian warga di Pasaman Barat.

Sedangkan untuk daerah yang paling sedikit mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi pada 2018 ini, yakni Kota Bukittingi dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini dikarenakan daerah tersebut tidak memiliki lahan pertanian yang begitu luas.

“Landasan penentuan kuota pupuk ini adalah luas pertanian dan perkebunan. Sebab, kuota pupuk itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, sehingga sudah dikaji sesuai kebutuhan yang ada,” ujarnya.

Heri menjelaskan, kuota pupuk ini terus mengalami perubahan setiap tahunnya, hal tersebut karena melihat kebutuhan petani setiap tahunnya. Seperti hal pada 2017, kuota pupuk di Sumatera Barat di angka 171 ribu ton lebih. Sementara pada tahun ini naik menjadi 191.360 ton.

Pupuk bersubsidi ini memiliki ketentuan harga jual, yakni dengan Harga Enceran Tertinggi (HET) untuk pupuk Urea Rp1.800 untuk volume kemasan seberat 50 kilogram. Pupuk SP-36 Rp2.000 untuk volume kemasan seberat 50 kilogram. Pupuk ZA Rp1.400 untuk volume kemasan seberat 50 kilogram. Pupuk NPK Rp2.300 untuk volume kemasan seberat 50 kilogram. Pupuk Organik Rp400 untuk volume kemasan seberat 40 kilogram.

“Jadi, untuk harganya sudah ada HET untuk masing-masing jenis pupuk. Pendistirbusiannya pun dilakukan per bulan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan. Maka, diperlukan pengawasan, agar pendistribusian pupuk itu tepat sasaran,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan pendistribusian pupuk itu dilakukan langsung oleh distributor. Nanti distributor yang akan menyalurkan pupuknya ke sejumlah kelompok tani. Sedangkan untuk pengawasannya memalui Tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Sejauh ini, untuk pendistribusian pupuk subsidi di Sumatera Barat terbilang cukup bagus, hanya saja memang adatemuan dari Tim KP3, bahwa ada distributor yang menyalurkan pupuknya bukan sesuai daerah alokasinya.

“Kasus itu sudah diselesaikan dan distributor pun telah ditegur. Maka itu, dalam penyaluran pupuk pada tahun ini, saya berharap betul Tim KP3 melakukan pengawasan lebih intesif lagi, sehingg tidak ada lagi pendistribusian pupuk yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, Candra, mengatakan tujuan adanya alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Sumatera Barat untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan pupuk.

Apalagi, harganya telah ditetapkan pemerintah, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba memperaminkan harga pupuk. Menurutnya, pupuk merupakan kebutuhan yang amat penting bagi petani, karenanya pemerintah perlu memastikan, bahwa pupuk bersubsidi benar-benar disalurkan tepat sasaran.

“Saat ini, pemerintah tengah mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan, maka pupuk memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian,” ujarnya.

Petani anggota kelompok tani di Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Kambaranis ,mengatakan secara kebutuhan pupuk bersubsidi sangat membantu petani. Namun, persoalannya terkadang pupuk itu lebih banyak didapatkan bagi petani sawit. Sementara, petani padi hanya mendapatkan sebagian kecil pupuk saja.

“Di sini tidak hanya ada petani padi, tapi juga ada petani sawit. Mengingat sawit merupakan tanaman yang memerlukan banyak pupuk, sehingga petani padi sering mengeluhkan terkadang kebutuhannya tidak terpenuhi,” katanya.

Untuk itu, ia berharap ada kebijakan dari pemerintah untuk menentukan alokasi bagi petani sawit yang ternyata memiliki kebutuhan pupuk yang lebih besar. Sebab, persoalan perebutan kebutuhan pupuk antara petani sawit dengan padi sering jadi persoalan.

Baca Juga
Lihat juga...