Tahun Politik, Muhammadiyah Meminta Kritik Dibalas Kritik

Editor: Mahadeva WS

216

JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, tahun politik 2018-2019 penuh dengan dinamika. Dan semestinya Indonesia setelah proses reformasi, semakin menjadikan warganya dewasa dalam berbangsa dan bernegara dan bukan menjadi bangsa yang kekanak-kanakan.

Pengalaman di Orde Baru (Orba) dan Orde Lama (Orla) membentuk Indonesia sebagai bangsa yang semakin dewasa. “Indonesia atau sejarah tidak pernah diskontiyunitas, selalu ada kontiyunitas, plus minus,” ungkap Haedar saat bersilaturahmi ke kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/2018) sore.

Kalau kemudian dinamika politik yang terjadi adalah konflik antar tokoh dan elit, maka dinamika tersebut harus diletakan dalam proses yang obyektif. “Kita berbangsa dan bernegara jangan terlalu cenggeng juga terhadap kritikan,” kata Haedar.

Bangsa yang besar dan maju menurut Haedar dapat dipersepsikan seperti  rumpun bambu. Meskipun terlihat indah, namun saat diterpa angin saling bergesekan. Gesekan antar rumpun tersebut yang disebut Haedar harus diletakan sebagai sesuatu yang wajar.

“Jadi yang kita ajak itu bagaimana antar elit yang bergesekan itu termasuk ada motif-motif politik untuk membangun komitmen kebangsaan dengan demokrasi yang transparan ada dialog, dan jangan curang. Jadi silahkan kritik dibalas kritik, lalu muncul kritik baru. Itu biarkan bangsa ini dewasa,” ujarnya.

Haedar menyebut, tugas Muhammadiyah dan NU membingkai hal tersebut dan menyerukan kepada elit agar memberi contoh. Ada moralitas dan ahlak serta kepentingan bersama diletakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Adapun komitmen Muhammadiyah dan NU adalah mengatasi kesenjangan sosial ekonomi.

“Kesenjangan sosial ekonomi ini akan tetap menjadi gunung es yang memicu banyak hal. Di situ muncul ekstrimisme, radikalisme, dan benih-benih konflik,” tukasnya.

Haedar menegaskan, jantung utama kekuatan bangsa adalah pemerintah dengan kewajiban konatitusionalnya. Yakni pemerintah yang bisa mengatasi masalah kesejangan sosial ekonomi untuk dipecahkan dan didapatkan solusinya. Kendatsi demikian, Muhammadiyah dan NU tidak cukup waktu untuk menawarkan langkah-langkah.

Namun komitmen yang dibangun keduanya adalah harus ada itikad bersama dari seluruh kekuatan, termasuk yang punya aset dan penguasaan ekonomi berlebih untuk tidak takut berbagi dan berkomitmen ke-Indonesiaan. “Itu komitmen kami, mudah-mudah pertemuan sore ini menjadi tangga kita untuk terus menyelesaikan agenda-agenda besar ini,” ujarnya.

Oleh karenanya diharapkan Haedar, agenda pilkada, pilpres dan pileg jangan hanya diisi dengan agenda berebut kursi kekuasaan. Prosesnya harus diarahkan ke upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan agenda menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.