Tolak UU MD3, Mahasiswa Kembali Datangi DPRD Balikpapan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

294

BALIKPAPAN — Setelah pekan lalu sejumlah mahasiswa berunjuk rasa menolak Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), kini aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat atau Gempar kembali berunjuk rasa di gedung DPRD Balikpapan, Senin (12/3/2018). Aksi ini juga menolak UU tersebut karena dinilai bertentangan dan mengkhianati semangat demokrasi di Indonesia.

Dalam tuntutan aksi yang digelar di depan gedung DPRD Balikpapan ini pendemo menolak pasal 73, pasal 122 huruf k dan pasal 245 UU MD3. Mereka mendesak Presiden RI untuk mengeluarkan Perppu, serta mengecam segala bentuk tindakan represif aparat kepolisian kepada massa aksi demontrasi tolak UU MD3.

“Beberapa tuntutan kami dan diharapkan segera terealisasi. Dalam tuntutan itu dimana pada pasal 73 yang berisi tentang pemanggilan bagi siapapun yang perlu dihadirkan dalam rapat DPR mewajibkan kepolisian untuk membantu tugas mereka,” ucap Juru bicara aksi, Alfa Diva Favian saat melakukan orasi di depan gedung DPRD Balikpapan, Senin (12/3/2018).

Puluhan massa dari sejumlah mahasiswa dan aktivis ini mendesak ke DPRD Balikpapan untuk menyampaikan segera yang menjadi unjuk rasa hari ini (12/3). Meskipun UU MD3 telah disahkan DPR, menurutnya, saat ini belum ditandatangani oleh Presiden RI sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dan melihat kembali UU tersebut.

“Mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terkait UU tersebut,” tukasnya.

Alfa juga mengajak pimpinan dan anggota DPRD untuk bersama-sama menandatangani petisi penolakan UU MD3. “Setelah ditandatangani petisi ini akan kami kirim melalui faksmile ke DPR RI dan Istana Negara,” tegasnya.

Aksi unjuk rasa dilakukan dengan long march dan massa juga melaksanakan salat jenazah di halaman gedung DPRD Balikpapan.

Selama aksi berlangsung mereka diterima pimpinan DPRD Balikpapan yaitu Ketua DPRD Abdulloh, Wakil Ketua Thohari Aziz, Sabaruddin Panrecalle, bersama Anggota Komisi I DPRD, komisi IV dan Kapolres AKBP Wiwin Firta serta Kasat Intel.

Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan diteruskan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat. Karena yang membuat Undang-Undang tersebut adalah DPR RI bukan DPRD Balikpapan.

“Silahkan sampaikan aspirasinya, apa yang menjadi uneg-uneg mahasiswa serahkan ke DPRD. Nanti DPRD akan meneruskan ke pusat. Karena yang membuat UU ini yang membuat adalah DPR RI bukan DPRD Balikpapan,” tandasnya usai menerima mahasiswa unjuk rasa.

UU MD3
Unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat di Gedung DPRD Balikpapan, Senin siang (12/3) – Foto: Ferry Cahyanti

Menurutnya, DPRD Balikpapan tidak memiliki kapasitas untuk menolak, menunda dan sebagainya. Sehingga dalam meyampaikan aspirasi dari mahasiswa tersebut pihaknya siap mendampingi.

“Kami tidak ada kapasitasnya untuk menolak, menunda dan sebagainya, tidak ada kewenangan sama sekali. Jadi kalau mereka mau mendampingi saya, mengantarkan surat itu ke DPR RI karena yang membuat, merangcang dan menetapkan adalah DPR RI,” tegas Abdulloh.

Dia mengharapkan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa juga dapat memahami karena yang merancang Undang-Undang MD3 adalah DPR RI bukan DPRD Balikpapan.

“DPRD Balikpapan sendiri tidak tahu substansinya mereka membuat UU ini. Silahkan saja, kalau perlu kami mendampinginya agar mereka puas. Jangan DPRD Balikpapan dikambinghitamkan atas masalah ini,” tutupnya.

Lihat juga...

Isi komentar yuk