Tuntut Gojek, Puluhan Driver Datangi Ombudsman Sumbar

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

624

PADANG — Sebanyak 30 orang driver Gojek mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, di Padang. Kedatangan Forum Komunikasi Driver Online Padang (FKDOP) itu, menyampaikan persoalan tuntutan terhadap PT. Gojek Indonesia kantor operasional Padang.

Salah seorang perwakilan FKDOP, Robi mengatakan, PT. Gojek Indonesia kantor operasional Padang perlu membatasi jumlah driver Go Jek, sehingga sangat diperlukan penutupan penerimaan driver baru. Hal ini seiring dengan membludaknya driver dan tidak sebanding dengan masyarakat yang menggunakan jasanya.

“Kami telah melakukan aksi offbid sejak tanggal 22 Februari sampai dengan 23 februari 2018. Namun belum mendapatkan respon dari PT. Gojek Indonesia. Jadi sekarang kami datang ke Ombudsman, untuk menopangkan harapan, supaya PT Gojek Indonesia merespon apa yang dikeluhkan para driver di Padang,” ucapnya saat mendatangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Selasa (13/3/2018).

Robi juga mengaku telah menyampaikan surat permohonan kepada Gojek Padang untuk menuntut agar PT. Gojek Indonesia menutup penerimaan pendaftaran driver di Padang secara berkala minimal 3 bulan ke depan.

Sementara itu Pelaksana Tugas Ombudsman Perwakilan RI Sumatera Barat, Adel Wahidi mengatakan, persoalan yang disampaikan oleh para driver Gojek itu pada intinya perlu adanya perlindungan dari pemerintah. Meskipun itu ojek yang merupakan angkutan roda tidak masuk dalam aturan sebagai angkutan orang atau angkutan umum.

“Tindak lanjut dari ini kita akan panggil pihak Dinas Perhubungan. Supaya ada kejelasan dari persoalan yang dirasakan oleh para driver Gojek tersebut,” ungkapnya.

Intinya, Adel melihat persoalan tidak adanya batasan penerimaan driver Gojek dari perusahaan Gojek, karena tidak adanya batasan yang jelas terhadap angkutan Gojek yang berbasis daring tersebut.

“Mereka masyarakat biasa, merasa dibiarkan saja berhadapan dengan raksasa Gojek Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perlidungan,” katanya.

Terkait angkutan daring ini, sebelumnya sudah diterbitkan Permenhub No 108/2017 yang mengatur tarif, wilayah operasi, kuota kebutuhan kendaraan dan sebagainya. Namun hal itu hanya berlaku bagi kendaraan roda empat, sementara angkutan roda dua seperti ojek, tidak masuk dalam aturan tersebut.

Maka dari itu, Adel menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terlalu lamban menindaklanjuti Permenhub tersebut, sehingga persoalan yang dihadapi oleh para driver Gojek itu, merupakan persoalan akibat dari tidak adanya penjelasan dari pemerintah.

Baca Juga
Lihat juga...