banner lebaran

UU MD3 Terbaru Munculkan 4 Implikasi

Editor: Mahadeva WS

265
Para pembicara Diskusi membahas implikasi pemberlakuan UU MD3, pasal antikritik hingga beban keuangan negara dihelat Puskapkum, di bilangan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018). Dari kanan ke kiri, peneliti Formappi Lucius Karus, anggota Baleg DPR dari Fraksi PPP M Iqbal, Peneliti Puskapkum Ferdian Andi, moderator Indra Nainggolan, Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafy. -Foto: Makmun Hidayat

JAKARTA — Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) menyebut setidaknya ada empat implikasi implikasi atas berlakunya Undang-Undang No.2 /2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Untuk itu, selain harus dilakukan upaya judicial review juga perlu adanya legislative review. “Konsekuensi pemberlakuan UU MD3 yang pertama adalah adanya penambahan satu Wakil Ketua DPR sebagaimana amanat dalam Pasal 84 ayat (1) UU MD3 yang berbunyi Pimpinan DPR terdiri atas satu orang ketua dan lima orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR,” jelas Puskapkum dalam pernyataanya di diskusi Implikasi Pemberlakuan UU MD3, Pasal Anti-Kritik Hingga Beban Keuangan Negara, Minggu (25/3/2018).

Persoalan kedua adalah penambahan tiga Wakil Ketua MPR sebagaimana amanat dalam Pasal 15 ayat (1) UU MD3, Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Persoalan ketiga adalah pemanggilan paksa bagi siapa saja yang tidak hadir, setelah  dipanggil tiga kali berturut -turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 ayat (3) UU MD3.

Implikasi keempat, adanya potensi praktik kriminalisasi terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sebagaimana tertuang di Pasal 122 huruf l UU MD3. Untuk merespon pemberlakukan UU MD3 tersebut, menurut Puskapkum dapat dilakukan sejumlah langkah konkrit berupa judicial review dan legislative review.

“Judicial review merupakan pengujian konstitusionalitas terhadap sejumlah norma di UU MD3 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini terdapat sejumlah elemen masyarakat yang melakukan gugatan terhadap UU MD3. Mahkamah diharapkan dapat mengabulkan permohonan uji materi konstitusionalitas terhadap UU MD3 tersebut,” bunyi pernyataan lebih lanjut dari Puskapkum.

Sedangkan legislatif review, dalam hal ini DPR dan Pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap sejumlah norma yang banyak mendapat catatan kritis dari masyarakat.

Sebagaimana diketahui Presiden yang tidak menandatangani UU MD3 setidaknya dapat menjadi pioner  untuk mengusulkan perubahan UU MD3 bersama sejumlah fraksi yang sejak awal menolak sejumlah ketentuan dalam UU MD3 tersebut. Langkah ini penting untuk membuktikan sikap politik Presiden dan sejumlah fraksi di DPR adalah bukan sekadar basa-basi politik saja.  Puskapkum menandaskan, kewenangan menyusun dan mengubah UU dimiliki oleh Presiden dan DPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat 2 UUD 1945.

Adapun diskusi Implikasi Pemberlakuan UU MD3, Pasal Anti-Kritik Hingga Beban Keuangan Negara, Minggu (25/3/2018) menghadirkan nara sumber peneliti Formappi Lucius Karus, anggota Baleg DPR dari Fraksi PPP M Iqbal, Direktur Center for Budget Analysis Uchok Sky Khadafy, dan peneliti Puskapkum Ferdian Andi dengan moderator Indra Nainggolan.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.