Wagub Sebut Persyaratan KEK di Mentawai Hampir Rampung

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

222

PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyebutkan, transportasi, air bersih, dan cara pandang pemangku adat setempat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, untuk melakukan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Menyangkut transportasi, terutama infrastruktur jalan, Nasrul Abit mengatakan, 41 km dari total 167 km ruas jalan Siberut yang menghubungkan Pei-Pei ke Labuan Bajau telah diselesaikan dikerjakan.

Sementara untuk sisa ruas jalan yang belum rampung, akan diupayakan menjadi jalan nasional yang tercakup dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Siberut.

KEK yang meliputi kawasan Siberut seluas kurang lebih 2.600 ha dengan nilai investasi sekitar Rp11 triliun itu, telah hampir rampung penyusunannya.

“Jadi untuk memulai pengerjaan KEK itu, ada 18 syarat yang harus dipenuhi, dan kini 17 di antaranya telah dipenuhi oleh Pemprov Sumbar. Yang belum itu ialah Amdal,” katanya, Kamis (1/3/2018).

Menurutnya, untuk Amdal, apabila telah selesai, ke depan tinggal dipresentasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Pemerintah Pusat dan Dewan KEK.

Ia menilai jika KEK tersebut selesai, maka sisa ruas jalan Siberut, juga akan selesai, sehingga ekonomi masyarakat perlahan akan hidup.

“Ini kalau semua desa soal pembangunan ini. Persoalannya ada beberapa desa yang belum bersedia untuk membantu pemerintah untuk mewujudkan infrastruktur tersebut di Mentawai,” ujarnya.

Sementara itu, untuk ruas jalan di Sipora, Nasrul Abit mengatakan secara umum sudah tidak ada masalah yang patut dikhawatirkan karena ruas jalan tersebut telah menjadi jalan nasional.

Untuk itu ia menegaskan, bahwa kedatangan pemerintah ke Mentawai untuk membantu, untuk membangun, bukan merusak agama, budaya, dan tradisi di daerah tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius Sabaeleake mengatakan, hingga saat ini masih terdapat 15 persen masyarakat yang hidup di pedalaman dengan kondisi kehidupan terlihat di bawah garis kemiskinan.

Menurutnya, kondisi kehidupan masyarakat di pedalaman diperkirakan memang masih ada yang primitif sekitar lima persen.Kondisi yang demikian tetap menjadi pemikiran Pemerintah untuk menjangkau masyarakat tersebut.

“Tentunya nanti dengan adanya pembanguan infrastruktur jalan, kita dapat melakukan berbagai hal memajukan masyarakat dipedalaman dalam pembangunan daerah,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...