38 Anggota DPRD Sumut Ditetapkan Sebagai Tersangka

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

354

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan status tersangka terhadap 38 oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Ketua KPK, Agus Rahardjo menjelaskan, penetapan tersangka merupakan hasil pengembangan terhadap kasus yang menjerat mantan Gubernur Provinsi Sumut, Gatot Pudjo Nugroho. Sebelumnya, penyidik juga telah memproses 12 orang oknum Pimpinan DPRD.

“Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan sejumlah bukti yang cukup, maka hari ini KPK secara resmi menetapkan status tersangka kepada 38 oknum anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” jelasnya di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Agus menjelaskan, penetapan 38 anggota dewan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang telah ditandatangani lima unsur Pimpinan KPK tertanggal 28 Maret 2018.

Agus beralasan bahwa penundaan pemgumuman untuk memberikan kesempatan kepada petugas yang bekerja di lapangan. Misalnya melakukan kegiatan penggeledahan dan mendatangi sejumlah lokasi yang dicurigai berkaitan dengan kasus korupsi “berjamaah” yang melibatkan 38 oknum anggota dewan tersebut.

Nama-nama 38 orang oknum anggota dewan yang telah ditetapkan tersangka adalah M. Yusuf Siregar, Enda Mora Lubis, Abu Bakar Tambak, Fadly Nurzal, Rooslinda Marpaung, Rinawati Sianturi, Rijal Sirait, Dermawan Sembiring, Verawaty Munthe, Murni Elieser, Tohonan Silalahi, Tonnies Sianturi, Analisman Zalukhu, Sopar Siburian, Mustofawiyah, Arifin Nainggolan, Rahmianna Delima Pulungan, Syafrida Fitrie, Richard Eddy Marsaut Lingga, Biller Pasaribu, DTM Abul Hasan Maturidi, Muhammad Faizal.

Kemudian Tahan Manahan Panggabean, Musdalifah, Elezaro Duha, Pasiruddin Daulay, Sonny Firdaus, Muslim Simbolon, Helmiati, Taisah Ritonga, Taufan Agung Ginting, Fahru Rozi, Tunggul Siagian, Ferry Suando Tanuray Kaban, John Hugo Silalahi, Washington Pane, Restu Kurniawan Sarumaha, Syahrial Harahap dan Arlene Manurung.

Agus menjelaskan bahwa sejumlah anggota dewan tersebut diduga telah menerima suap terkait laporan pertanggungjawaban dan persetujuan perubahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara periode 2013 dan 2014. Selain itu juga terkait dengan penolakan seputar penggunaan hak interpelasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015.

“Yang bersangkutan dijerat telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 dan Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” pungkas Agus Rahardjo.

Baca Juga
Lihat juga...