Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Masih Tinggi

Editor: Koko Triarko

326

MAUMERE – Survey Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, menunjukkan angka kekerasan pada perempuan di Indonesia masih sangat tinggi, sebesar 33,4 persen atau 1 di antara 3 perempuan mengalami kekerasan.

“Kondisi perempuan dan anak selama ini masih jauh dari harapan. Masalah yang mereka hadapi adalah kekerasan pada perempuan maupun anak, yang seringkali melampaui batas-batas kemanusiaan yang dapat dipikirkan,” sebut Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Pribudiarta Nur Sitepu, Jumat (20/4/2018).

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya. -Foto: Ebed de Rosary

Dalam pemaparannya yang disampaikan Siti Eka Rahayu, Kepala Biro Pernecanaan Data Kementrian Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan (PP PA) Anak RI, disebutkan, jika dihitung jumlahnya dari perkiraan jumlah penduduk tahun 2016 sekitar 260 juta orang, maka jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berkisar 43 juta orang.

“Jika dibandingkan dengan penyakit apa pun, tidak ada melebihi. Kekerasan selalu menimbulkan akibat buruk secara fisik, psikis dan bahkan secara ekonomi. Kekerasan pada anak juga tidak kalah parahnya,” sebutnya.

Survey Kekerasan terhadap Anak (SKtA) 2013, beber Siti, menunjukkan angka kekerasan pada anak laki-laki adalah 38,62 persen sedangkan pada anak perempuan sebesar 20,4 persen. Sebagian besar atau 70 persen kasus kekerasan ini terjadi di dalam rumah tangga (KDRT).

“Simfoni PPA sebagai aplikasi online pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan yang terintegrasi dari kabupaten dan kota sampai di Kementerian PP-PA mencatat 11.659 kasus sepanjang 2016, dengan korban 12.621 orang, terdiri dari 2.576 korban laki-laki dan 10.045 korban perempuan,” paparnya.

Dari korban sebanyak 12.621 orang, sambung Siti, baru 7.029 korban atau 55,7 persen yang terlayani. Selanjutnya, Simfoni PPA mencatat 15.759 kasus pada tahun 2017 dengan jumlah korban 17.059 orang, 3.742 di antaranya laki-laki dan 13.312 lainnya perempuan. Dari 17.059 korban pada 2017, baru 8.370 korban atau 49,1 persen yang terlayani.

“Data tersebut menunjukkan, bahwa secara kuantitatif, belum seluruh korban kekerasan mendapatkan layanan. Secara kualitas, layanan yang diberikan kepada korban belum tergambarkan melalui data tersebut,” ungkapnya.

Namun dari data dan informasi tentang putusan kasus dan lamanya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, lanjut Siti, menunjukkan, bahwa secara kualitas, layanan kepada korban masih jauh dari yang diharapkan dan belum responsif korban.

Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya, dalam pesannya kepada peserta Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Anak tingkat provinsi NTT, menegaskan, program unggulan Kementerian PP dan PA Three Ends harus sinkron dengan program pemerintah provinsi dan kabupaten dan kota se-NTT.

Dengan demikian, kata Lebu Raya, tekad provinsi NTT Zero Case perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta akses ekonomi kepada perempuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga di Nusa Tenggara Timur dapat terwujud.

“Saya imbau kita sekalian agar memanfaatkan dan mengoptimalkan desa, kelurahan Anggur Merah yang pada tahun 2018 telah berjumlah 2.658 desa dan kelurahan untuk membentuk Gugus Tugas Kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia,” tegasnya.

Kegiatan ini, lanjut Lebu Raya, termasuk memanfaatkan Koperasi Anggur Merah untuk akses modal kepada kelompok ekonomi perempuan. Di samping itu perlunya sinergitas dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digagas oleh PKK di 306 desa dan kelurahan.

‘Dengan demikian, akselerasi terhadap pencapaian program atau kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan indikator-indikator capaiannya dapat direalisasikan dengan baik,” pungkasnya.