Bambang Imbau Kemenkominfo Tinjau Permen Registrasi

260
Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo -Dok: CDN

JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengimbau Kementerian Kominfo untuk meninjau kembali pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

“Pelaksanaan Permen Kominfo soal Registrasi Jasa Telekomunikasi, sempat dipertanyakan masyarakat dan protes para penjual kartu prabayar,” kata dia, melalui pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet itu, pelaksanaan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, sempat dipertanyakan masyarakat, karena adanya kebocoran data pemilik nomor telepon seluler prabayar setelah registrasi.

Selain itu, katanya, saat ini ada protes dari para penjual kartu prabayar yang terhimpun dalam Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) dengan melakukan demo, karena menilai kebijakan registrasi membatasi penjualan kartu perdana.

“Protes dari masyarakat itu perlu didengar dan direspon, untuk menghindari dampak yang dirasakan masyarakat, seperti menutup usaha kecil dan tidak ada kebocoran data,” katanya.

Bamsoet juga meminta Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Kominfo untuk meninjau ulang pelaksanaan Permen Kominfo Nomor 21 Tahun 2017 tersebut, pada rapat kerja, sekaligus mendorong Kementerian Kominfo untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan kartu seluler di masyarakat agar tidak disalahgunakan. (Ant)

Baca Juga
Waspadai Jalur Pelabuhan Tikus untuk Selundupkan N... JAKARTA --- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mengkhawatirkan beberapa wilayah rawan atau pelabuhan tikus sering dimanfaatkan sindikat internasional unt...
Kemensos Tuntaskan Transformasi Rastra ke BPNT SURABAYA  - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan pada awal Februari 2019 menuntaskan transformasi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Ras...
Presiden: Perlu Konsolidasi Kuat Hadapi Gejolak Ek... JAKARTA --- Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya koordinasi dan konsolidasi yang kuat antara otoritas fiskal, moneter dan dunia usaha dalam meng...
Kementerian PUPR Buka 1.000 Formasi CPNS JAKARTA --- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka kesempatan kepada seluruh putra-putri Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai...
KPU: 16 Parpol Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye JAKARTA --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 16 partai politik telah menyerahkan laporan awal dana kampanye untuk Pemilu 2019 sebelum batas a...
Pengamat: Perbesar Anggaran untuk Implementasikan ... JAKARTA --- Pengamat sektor perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah memperbesar alokasi anggaran untuk menjalankan mandat dari Undang-Undang Per...
Paket Hemat, Dana Kampanye Awal Prabowo-Sandiaga R... JAKARTA --- Dana kampanye awal pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar Rp2 miliar....