BKSDA Maluku Lepaskan Puluhan Burung ke Habitatnya

376
Ilustrasi burung - Foto Dokumentasi CDN

AMBON – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku melepasliarkan 78 ekor burung di hutan Dusun Masihulan Negeri Sawai, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah.

78 burung yang dilepaskan ke habitatnya tersebut terdiri dari burung nuri maluku (Eos bornea) 67 ekor, dan 11 ekor burung perkici pelangi (Trichoglossus haematodus). Puluhan burung yang dilepasliarkan itu merupakan hasil penyitaan kegiatan operasi bersama antara Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Seksi II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku dan Papua, BKSDA Maluku, dan pihak kepolisian pada 21 Februari 2018. “Burung tersebut diamankan di tempat penampungan,” kata Kepala BKSDA Maluku Mukhtar Amin Ahmadi, Sabtu (14/4/2018).

Burung tersebut hendak diperdagangkan secara ilegal oleh beberapa warga yang tidak memiliki izin pengedar dari BKSDA Maluku. Dari temuan tersebut, seluruh burung yang ada disita, sementara para pedagangnya diberikan pembinaan dan diminta membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan.

Para pedagang juga diminta segera mengurus izin peredaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum dilepasliarkan, burung sitaan tersebut mendapatkan proses rehabilitasi. “Tidak langsung dilepasliarkan karena adanya getah atau lem yang menempel pada bulu, sehingga perlu direhabilitasi,” tambahnya.

Proses rehabilitasi dilakukan di kandang transit Passo milik BKSDA Maluku selama kurang lebih 40 hari. Setelah direhabilitasi, hasil pemeriksaan dokter hewan Balai Karantina Pertanian Ambon, puluhan burung tersebut dalam kondisi sehat dan dinyatakan siap untuk dilepaskan.

Mukhtar menyebut, burung nuri maluku dan perkici bukan termasuk satwa yang dilindungi undang-undang. “Bisa diperdagangkan secara resmi, tetapi tetap dikendalikan dengan memberikan kuota,” sebutnya.

Tahun 2018 Provinsi Maluku mendapatkan kuota dari Ditjen KSDE KLHK sebanyak 626 ekor nuri maluku dan 916 ekor perkici pelangi. Pemberian kuota tersebut dimaksudkan agar populasi burung di habitatnya tetap terjaga dengan baik. Bagi masyarakat yang hobi dapat memeliharanya sesuai dengan ketentuan.

Walaupun kedua burung tersebut bukan termasuk satwa yang dilindungi undang-undang, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf M UU No.41/1999, tentang kehutanan, maka dilarang untuk mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi UU berasal dari dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat berwenang.

“Jika ada yang melanggar, maka sesuai pasal 78 ayat (12) dapat dipidana penjara selam satu tahun dan denda Rp50 juta,” katanya lagi.

Mukhtar menambahkan, pilihan hutan di wilayah Dusun Masihulan sebagai tempat pelepasliaran burung, dikarenakan lokasi tersebut berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Taman Nasional (TN) Manusela yang merupakan habitat kedua burung. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.