banner lebaran

BMP Diberikan Tenggat Satu Minggu

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

277

PADANG — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memanggil pihak travel umrah PT. BMP Tour and Travel terkait adanya kejadian terlantarnya 91 jemaah umrah di bandara Malaysia, yang gagal berangkat ke tanah suci.

Kepala Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sumatera Barat Arfrijal mengatakan, dari pertemuan itu, dari Kanwil Kemenag Sumatera Barat meminta pihak BMP Tour and Travel untuk mengelompokan jemaah umrah sebanyak 1.325 jemaah yang telah mendaftar keberangkatannya, serta kegiatan apa saja yang telah dilakukan.

“Kita telah melakukan pertemuan hari Minggu kemarin. Kita meminta supaya bisa dikelompokan jemaahnya, dari daerah mana saja, dan tahap kelompok keberangkatannya ada berapa. Itu yang kita minta, jadi kita memberikan tenggat waktu satu minggu untuk hal tersebut,” ujarnya, Senin (2/4/2018) usai melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Ia mengaku belum bisa memberikan sanksi kepada pihak BMP Tour and Travel itu, karena mereka berjanji akan tetap memberangkatkan 1.325 jemaah yang telah terdaftar hingga waktu Juni 2018 mendatang.

“91 jemaah yang terlantar di Malaysia itu, masuk dari jumlah 1.325 jemaah yang akan diberangkat oleh BMP. Dengan adanya kejadian ini, mereka berjanji hingga Juni mendatang seluruh jemaah umrah akan berangkat ke tanah suci,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi mengatakan sebelumnya dirinya telah mencoba memantau aktifitas kantor BMP Tour and Travel yang ada di Jalan Ulak Karang pagi tadi, ternyata kantornya baru buka sekira pukul 09.00 Wib pagi.

“Saya minta kepada Kanwil Kemenag Sumatera Barat untuk menyampaikan kepada BMP supaya menyedialan layanan aduan dan layanan informasi, supaya keluarga yang merasa dirugikan dapat menerima informasi,” katanya.

Ombudsman melihat, hingga saat ini BMP Tour and Travel menunjukan itikad yang baik, karena persoalan yang terjadi di Malaysia segera diselesaikan.

Menurutnya, terkait masih adanya iklan BMP di sejumlah media, tidak ada yang dipersoalkan, karena izin belum dicabut. Masalahnya, jika izin dicabut, barulah segala bentuk mau izin atau pun tempat kantor, harus ditutup juga.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.