FPPWL Nilai Survey Pembangunan Waduk Lambo, Sepihak

Editor: Koko Triarko

811

MBAY – Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL), menganggap, survey lokasi pembangunan Waduk Lambo yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara II, dilakukan sepihak dan terkesan memaksakan kehendak. Sebab, masyarakat Rendu Botuwe tetap menolak rencana pembangunan waduk tersebut.

“Tim survey  dari BWS datang bersama dikawal polisi dan melakukan survey secara paksa di lokasi yang ditolak oleh warga setempat. Ibu-ibu  yang menghadang  di pintu masuk menuju lokasi mendapat tindakan represif dari aparat Polres Ngada dan Satuan Brimob Ende”, kata Willy Ou, Sekertaris FPPWL, Selasa (17/4/2018).

Ketua Forum Penolakan Pembangunan Waduk Lambo (FPPWL) Bernadus Gaso. -Foto: Ebed de Rosary

Dikatakan Willy, hingga saat ini masyarakat Rendu terutama yang terkena dampak langsung pembangunan waduk tidak pernah mengizinkan tim survey untuk melakukan aktivitas di lokasi tersebut, sehingga apa yang dilakukan BWS merupakan tindakan perampasan hak-hak atas tanah adat masyarakat adat Rendu.

“Kami tidak pernah mengizinkan siapa pun melakukan survey di lokasi pembangunan waduk tersebut, apalagi kami tahu sekarang pembangunan waduk ini ditunggangi kepentingan pihak tertentu. Bagi kami, sekali kami tolak tetap kami tolak”, tuturnya.

Menurutnya, kehadiran BWS Nusa Tenggara II tersebut, sangat bertentangan dengan pernyataan Menteri PUPR,  saat FPPWL berkunjung ke kantor kementerian pada 4 Agustus 2017. Pak Menteri mengatakan, satu orang saja yang menolak, maka pembangunan waduk tidak dilakukan.

“Pernyataan ini sangat jelas dan kami semua di sini tidak menyetujui pembangunan waduk, tapi kenapa masih dipaksakan melakukan survey? Apa maksud semua ini?” tanyanya.

Hal senada disampaikan Ketua FPPWL, Bernadinus Gaso, yang mengatakan sesuai kesepakatan bersama antara FPPWL dengan Kasat Intelkam Polres Ngada, tim survey dan aparat kepolisian diminta  tidak memaksakan diri masuk ke lokasi yang ditutup warga, melalui ritual adat Fani atau ritual pelarangan untuk melakukan aktivitas di lokasi tersebut.

“Sebelum berhasil masuk ke lokasi survey, aparat kepolisian dihadang para ibu di pintu masuk, namun aparat kepolisian tetap memaksa untuk menerobos masuk lokasi tersebut,” ungkapnya.

Gaso  juga menyayangkan tindakan sepihak yang dilakukan aparat kepolisian yang mengambil telepon genggam milik warga dan menghapus semua dokumen foto dan rekaman video kejadian saat aparat memasuki lokasi.

Baca Juga
Lihat juga...