banner lebaran

Harkonas, Konsumen Era Global Harus Lebih Berdaya

Oleh: Makmun Hidayat

323
Makmun Hidayat - Foto: Ist

JAKARTA — Tak ubahnya seorang kekasih yang mendapat perlakuan istimewa bak raja atau ratu, begitulah seorang konsumen selayaknya didudukkan di singgana. Seperti kata pepatah, pembeli adalah raja (dan ratu untuk perempuan).

Tujuh tahun yang lalu, tepatnya pada 2012, menjadi sebuah pertanda awal ditetapkannya Hari Konsumen Nasional (Harkonas), yakni pada tanggal 20 April. Tepat sehari sebelum kelahiran Kartini diperingati secara gegap gempita di berbagai tempat, dari pelosok negeri hingga kota.

Penetapan tanggal bagi peringatan Harkonas yang kini memasuki tahun ke-7, didasarkan pada tanggal diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 20 April 1999. Menimbang pada UU tersebut, ditetapkanlah Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional.

Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Kementerian Perdagangan, menjadi leading sektor penyelenggaraan peringatan Harkonas. Dengan adanya peringatan Harkonas ini, setidaknya dapat menjadi pengingat kolektif di mana sebagai konsumen (siapa pun) harus tetap berdaya, dan terbebas dari segala bentuk eksploitasi.

Diakui atau tidak, konsumen di Indonesia saat ini menghadapi pelayanan yang tidak memadai, bahkan kurang mendapat perlindungan. Tiga kasus menonjol, sebut saja bagaimana uang setoran calon jamaah umroh/haji digunakan tidak sesuai peruntukkan oleh biro-biro perjalanan haji dan umroh. Juga adanya potensi pencurian data media sosial (medsos), seperti Facebook, dan kasus pencurian uang di bank dengan modus skimming.

Karena itu, pada momentum Harkonas ini diharapkan mampu menjadi titik tolak dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada konsumen.

Bagaimana pun, konsumen tentu tak menginginkan terjebak dalam sebuah kebobrokan dan “menawarkan diri” menjadi korban pelaku kejahatan berwajah tanpa dosa maupun mereka yang melancarkan aksi kejahatannya dengan memanfaatkan kelemahan teknologi canggih sekali pun.

Di sini, negara harus hadir melakukan pemberdayaan konsumen, karena pihak konsumen rentan dieskploitasi dan berada dalam posisi lemah, sehingga tidak mampu untuk memperjuangkan kepentingannya. Konsumen harus mendapatkan perlindungan yang memadai.

Senyampang, segala aktivitas kian akrab dengan teknologi. Mau tidak mau, konsumen juga harus semakin lebih berdaya, karena saat ini peluang dan tantangan yang dihadapi konsumen semakin kuat dengan adanya perkembangan teknologi.

Konsumen tidak hanya dituntut sadar akan pentingnya hak dan kewajibannya, melainkan juga mampu menjadi agen perubahan dalam posisinya sebagai subjek penentu kegiatan sosial ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk dan layanannya yang dihasilkan oleh pelaku usaha dalam negeri.

Sebagaimana diketahui, penetapan Harkonas ditujukan agar semakin banyak pihak yang termotivasi membangun konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang semakin memiliki etika dalam usahanya.

Ada pun tujuan Harkonas adalah sebagai upaya penguatan kesadaran secara masif akan arti pentingnya hak dan kewajiban konsumen serta sebagai pendorong meningkatnya daya saing produk yang dihasilkan pelaku usaha dalam negeri.

Selain itu, menempatkan konsumen pada subyek penentu kegiatan ekonomi, sehingga pelaku usaha terdorong untuk dapat memproduksi dan memperdagangkan barang/jasa yang berkualitas serta berdaya saing di era global.

Kemudian, menempatkan konsumen untuk menjadi agen perubahan dalam posisinya sebagai subyek penentu kegiatan Ekonomi Indonesia. Dan, mendorong pemerintah dalam melaksanakan tugas mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia, serta mendorong pembentukan-pembentukan jejaring komunitas perlindungan konsumen.

Semoga, pada Harkonas ke-7 dengan tema besar “Konsumen Cerdas di Era Ekonomi Digital” kali ini, mampu menjadikan konsumen benar-benar bisa menjadi raja (lagi). Selamat Harkonas….

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.