IHW: Pemerintah Kurang Serius Laksanakan Sistem Jaminan Halal

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

348

JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menyebutkan, pemerintah masih gamang untuk melaksanakan Sistem Jaminan Halal (JPH) sesuai perintah Undang-Undang (UU).

“Indonesia tertinggal dari Malaysia, Singapura dan Thailand. Kondisi ini menunjukkan kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap industri halal dan ketersediaan produk halal,” ungkap Ikhsan pada seminar nasional bertajuk “Mandatory Sertifikasi Halal” di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Menurut Ikhsan, Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal (JPH) sebagai peraturan pelaksana UU yang tidak kunjung terbit, berkontribusi menjadikan tidak berfungsinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Hingga saat ini, lanjut dia, belum lahir satu pun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI. Ini karena syarat terbentuknya harus terlebih dahulu memiliki auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI.

“Ada sekitar 1.700 Auditor Halal yang dimiliki LPPOM MUI yang dihasilkan selama 29 tahun,” ujar Ikhsan.

Namun, lanjut dia, BPJPH dan MUI hingga kini belum rampung merumuskan standar akreditasi bagi LPH dan Sertifikasi bagi Auditor halal pasca diundangkannya UUJPH.

Atas kondisi ini, IHW berharap tidak menimbulkan keraguan dan kegamangan. Apalagi kata Ikhsan, kegalauan bagi dunia usaha, industri dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan mengajukan permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal.

Jadi, tegas dia, tidak perlu juga harus menunggu karena UU JPH telah cukup memberikan instrumen untuk mengantisipasi keadaan.

“Yakni ,melalui skema yang telah disiapkan pembuat UU menunjuk Pasal 59 dan 60 UU JPH,” ujar Wakil Ketua Umum Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI.

Menurut Ikhsan, tarik menarik kepentingan antara kementerian terkait dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) menyebabkan terhambatnya penerbitan PP.

Namun, sebut dia, pembahasan PP tidak perlu dihawatirkan berlebihan yang justru akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014. Serta berimplikasi pada penerapan sistem jaminan halal di Indonesia.

UU JPH telah memiliki ‘exit close’ untuk mengantisipasi keadaan ini. Hanya diperlukan sikap yang jelas dari pemerintah agar tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha dan industri.

“Apakah mandatory sertifikasi halal dapat dijalankan melalui BPJPH pada saat ini atau sementara tetap dilakukan ole LPPOM MUI,” imbuhnya.

Maka itu, kata Ikhsan, pihaknya meminta kejelasan dan kejujuran pemerintah guna menghindari ketidakpastian penyelenggaraan sistem jaminan halal dan ketersediaan produk halal di masyarakat sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014.

Ditegaskan dia, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian bagi menurunnya daya saing dunia usaha dan berdampak pada perekonomian nasional.

“Karena memang harus sinkron dan harmoni serta komitmen dalam mandatory sertifikasi halal ini,” pungkas Ikhsan.

Lihat juga...

Isi komentar yuk