INDEF: Kebijakan Impor Menurunkan Daya Beli Masyarakat

Editor: Irvan Syafari

303

JAKARTA — Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), sebanyak 60 persen bahan baku industri makanan dan minuman merupakan impor.

Terkait impor ini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, impor sebenarnya untuk membantu realisasi swasembada pangan sebagai kunci menciptakan stabilitas harga.

Namun sayangnya sebut Enny, yang terjadi saat ini malah sebaliknya yakni membuat perekonomian lokal terpuruk. Padahal di era Orde Baru (Orba) swasembada pangan tercapai.

“Di era 80-90an, kita mengalami swasembada pangan. Stabilitas harga pangan dan inflasi relatif rendah yang berimplikasi pada penguatan daya beli masyarakat,” kata Enny pada diskusi bertajuk “Rente Ekonomi Impor Pangan” di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (18/4/2018).

Menurutnya, dengan impor yang terjadi saat ini, malah berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini sangat mendominasi pengeluaran rumah tangga yang tidak berdampak pada peningkatan produktivitas nasional.

Ini kata dia, karena target transisi dari impor pangan tidak terjadi. Tapi menurutnya, di tengah globalisasi ekonomi masih sangat wajar melakukan impor. Tetapi tentu kebijakannya harus berorientasi yang spesifik.

Karena menurut Enny, kalau dibandingkan negara lain yang impor minimal di satu sektor. Maka akan berdampak kepada sektor yang lain. Bisa diibaratkan teori spesialisasi, yakni fokus pada sektor yang tidak efisien. Sehingga secara keseluruhan masih memiliki dampak terhadap produktivitas nasional.

Lanjut dia, meskipun neraca perdagangan sektor pertanian pada 2017 mengalami surplus. Tapi sebagian besar sektor mengalami defisit. Contohnya, untuk sektor-sektor pangan hortikultural dan perternakan semua mengalami ketergantungan impor.

Dijelaskan Enny, sektor perkebunan mengalami surplus US$ 26,7 miliar. Sedangkan neraca perdagangan tanaman pangan defisit US$ 6,23 miliar. Adapun hortikultural defisit di angka US$ 1,79 miliar, dan peternakan sebesar US$ 2,74 miliar.

“Impor bukan hal tabu di era perekonomian global. Tapi impor seharusnya mendorong produktivitas. Sayangnya tidak terjadi karena pertumbuhan ekonomi tak banyak bergerak,” tukas Enny.

Jadi semestinya, menurut dia, industri itu memberikan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Tapi sebaliknya malah tidak banyak bergerak. Sehingga kondisi ini memperkuat temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), di mana ada indikasi penyimpangan dalam kebijakan impor.

“Kalau kita lihat ada titik temu dengan hasil temuan BPK dalam formulasi kebijakan impor penuh penyimpangan,” katanya.

Dia menambahkan, bahwa masalah impor ini tidak lepas dari kontroversi soal data pangan. Yakni, satu sisi Kementerian Pertanian (Kementan) yang bertanggungjawab masalah produksi mengklaim produksi cukup. Sehingga tidak ada upaya untuk mengejar ketersediaan pangan yang maksimal.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga bertanggung jawab terkait soal distribusi harga pangan yang terus melambung tinggi.

“Soal data penetapan kebijakan impor ini akhirnya menimbulkan polemik yang menjadi persoalan politis,” tukas Enny.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.