Inilah Pembahasan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VI

Editor: Satmoko

DEPOK – Majelis Ulama Indonesia (MUI) sedang merampungkan persiapan untuk melakukan Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VI untuk acara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada 7-10 Mei 2018 mendatang.

“Tujuannya untuk melakukan inventarisasi dan persiapan naskah akademik yang akan dibahas di Forum Ijtima Ulama di Banjarmasin,” kata Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asronum Niam Sholeh pada Pra Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, di Hotel Margo City, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/4/2018) sore.

Masalah-masalah yang dibahas, salah satunya “Politisasi Agama”. Niam menjelaskan, pembahasan ini memberikan aturan bagaimana menyelenggarakan politik yang berkeadaban.

Maka, kata Niam, Islam tidak mungkin dipisahkan dari kegiatan politik. Akan tetapi Islam juga mengoreksi aktivitas seseorang yang jauh dari norma agama atau yang menjadikan agama hanya sekedar justifikasi untuk kepentingan sesaat.

Misalnya, sebut Niam, pada jelang pilkada dan pilpres, ramai-ramai pakai jilbab hanya sekedar kepentingan sesaat mengelabui umat atas nama agama.

Suasana forum Pra Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI di Hotel Margo City, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/4/2018) sore. Foto : Sri Sugiarti.

Atau juga ramai-ramai memakai uniform keagamaan hanya sekedar untuk mencari simpati komunitas agama. Hanya untuk kepentingan politik sesaat. “Itulah yang dinamakan politisasi agama,” tukas Niam.

Tetapi, menurutnya, kalau menjadikan tema politik di dalam kehidupan agama memang itu dianjurkan di dalam Islam. Itu sudah sewajarnya. Misalnya, kata dia, dalam pengajian memberikan penjelasan tanggung jawab umat Islam di dalam merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lalu, bagaimana tanggung jawab umat Islam untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara? Salah satunya partisipasi dalam pemilu. Bagaimana umat Islam memilih pemimpin yang jujur, kompeten, dan amanah?

Menurut Niam, pemimpin tersebut adalah yang memiliki dedikasi untuk menunaikan amanah secara baik. Itu bagian dari agama kalau kita berbincang masalah politik dalam koridor keagamaan. Itu bukan sekedar boleh tetapi diharuskan.

“Karena Islam tidak memisahkan dengan masalah-masalah politik keumatan. Itulah yang nanti akan dibahas bagaimana fenomena politisasi agama akhir-akhir ini, apalagi jelang pilkada, pileg dan pilpres,” ungkap Niam.

Selain itu, lanjut dia, pembahasan fiqih kontemporer terkait dengan haji, salah satunya soal umrah.

Ada koreksi atas pelaksanaan manasik di Tanah Suci yang tidak sejalan dengan aturan rukun Islam. Kemudian ada panduan untuk menentukan apakah seseorang  sudah daftar. Namun dia ternyata mengidap penyakit tertentu. Apakah harus tetap berangkat atau negara boleh memberikan pembatasan dan juga melarang seseorang untuk berangkat?

“Karena ini penyakit tertentu, apakah nggak boleh berangkat. Apakah negara punya kewenangan sampai detail itu?” ujarnya.

Begitu juga soal umrah, tambah dia, harus ada pembatasan untuk kepentingan menjamin. Bahwa pelaksanaan ibadah umrah terlaksana secara baik, begitu pula proses manasiknya dan tidak meninggalkan masalah. Baik itu masalah ekonomi, sosial dan politik.

“Misalnya, umrah ngutang nggak jelas utangnya dari mana. Atau memfasilitasi penyeleggara umrah tetapi uang yang diperoleh tidak dibenarkan secara syar’i,” ujarnya.

Selain itu, masail qunuriyyah atau masalah peraturan perundang-undangan yakni soal pemidanaan LGBT juga akan dibahas. Serta perluasan pengertian perzinaan yang ada di KUHP dibatasi hanya pada seseorang yang sudah terkait perkawinan.

“Tapi perspektif hukum Islam tidak hanya itu. Setiap aktivitas penyaluran hasrat seksual yang tidak dibenarkan atau tidak legal secara syar’i,” imbuhnya.

Kemudian soal usulan Perppu pencegahan perkawinan usia dini akan menjadi pembahasan pula. Pembahasan lainnya antara lain, menjaga eksistensi negara dan kewajiban bela negara, penguatan kerukunan, pemberdayaan ekonomi, intensifikasi, kepatuhan dan transparansi pajak, serta hak kepemilikan lahan.

Masalah fiqih, terkait zakat untuk bantuan hukum dan arti pendapatan bersih dalam zakat profesi, pengelolaan DAM dan kesehatan haji. Serta masalah pom dan iptek dengan pembahasan donor organ, penggunaan darah untuk bahan obat, dan kandungan alkohol dalam obat.

“Pembiayaan politik, status BPJS Ketenagakerjaan, dan status DAU sebagai wakaf juga akan dibahas,” kata Niam.

Sedangkan lanjut dia, masail qunuriyyah lainnya membahas tentang aliran kepercayaan, RUU HMPA (Hukum Materiil Seksual/PSK), RUU pendidikan pesantren, RUU minuman beralkohol, dan RUU tembakau.

Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VI diikuti oleh para pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, dan seluruh pimpinan lembaga fatwa.

“Insha Allah, Presiden Jokowi akan membuka Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI VI,” ujarnya.

Lihat juga...